Beranda NTT Juni 2019 21 Kabupaten di Propinsi NTT Cairkan Dana Desa

Juni 2019 21 Kabupaten di Propinsi NTT Cairkan Dana Desa

220
0

KUPANG.Ranaka-news.com – Kekhawatiran berbagai kalangan perihal terlambatnya progres pengajuan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya terjawab sudah. Hingga akhir Juni 2019 kemarin, 21 Kabupaten di Provinsi NTT sudah mencairkan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 1.202.896.238.667.

Koordinator Program Provinsi Konsultan Pendampingan Wilayah 5 Provinsi NTT, Kandidatus Angge membenarkan bahwa 21 Kabupaten di Provinsi NTT sudah melakukan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2019, Kamis (4/7)

Menurut Kandidatus, Skema penyaluran Dana Desa sudah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya dilakukan pemindahan ke Rekening Kas Desa . Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.

“Nah, untuk Dana Desa tahap II, minggu keempat Juni 2019, sudah masuk di Rekening Kas Umum Daerah 21 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur”, ujarnya.

Dijelaskannya, Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Dana itu ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kot. Digunakan untuk membiayai 4 (empat) bidang yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Besarnya alokasi Dana Desa tahun 2019 ini, Provinsi NTT mendapat alokasi sebesar Rp. 3,020,504,603,000. Dana itu diperuntukkan bagi 3.026 desa di 21 Kabupaten se-NTT.

“Sesungguhnya penyerapan Dana Desa ini belum terlambat dari waktu yang ada. Hal ini karena melalui skema percepatan yang dirancang langsung oleh Kementerian Desa PDTT dengan melibatkan Tim Konsultan Pusat, Provinsi dan Kabupaten, bekerja sama langsung dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (Dinas PMD-Red). Penyaluran Dana Desa tahap I dan II untuk NTT sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.1,806,997,160,077 atau mencapai 59,82% dari target awal sebesar 60%,” jelasnya.

“Penyerapan Dana Desa tidak mencapai 60%, karena adanya pemotongan langsung oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas ketidakmampuan desa dalam menyerap 100% Dana Desa tahun 2018 dan menjadi SILPA di tahun 2019. Namun karena belum dibahas dan dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, maka secara otomatis mengalami pemotongan. Kabupaten terkena dampak potongan Dana Desa tahap II tahun 2019 yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Rote Ndao,dan Sumba Barat Daya”, Tegasnya.

Sementara itu TA Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal KPW 5, Shabet Umar, SE mengatakan, pemotongan transfer tahap II karena ada sisa Dana Desa yang tidak tersalur di Rekening Kas Umum Daerah. Misalnya
Kabupaten Kupang dipotong sebesar Rp. 893.930.400, Kabupaten TTS dipotong sebesar Rp. 1.009.321.200, Kabupaten Sumba Timur dipotong sebesar Rp. 1.008.874.300 dan Kabupaten Sumba Barat Daya dipotong sebesar Rp. 1.994.649.823.

Total potongan tahap II untuk beberapa kabupaten itu sebesar Rp. 4.903.775.723. Progres penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk Tahap I: 421.647.999.482 (2.052 dari 3.026 desa). Tahap II Rp. 131.799.251.686 (345 dari 3.026 desa).

Kandidatus Angge mengimbau semua pihak di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa, maupun unsur Konsultan dan Tenaga Pendamping Profesional berkewajiban mengawal penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Daerah.Ini menjadi tanggung jawab bersama dan secara berjenjang.

“Selaku Korprov NTT, sangat mengharapkan agar proses penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Daerah lebih dipercepat sesuai dengan kesiapan desa baik dari sisi administrasi maupun kesiapan lapangan. Dan yang lebih penting adalah melalui tenaga pendamping mengawal dengan betul pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen Anggara Pendapata dan Belanja Desa, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” imbaunya.

“Masyarakat secara bersama melakukan pengawasan dan pengawalan atas pemanfaatan Dana Desa sejak proses awal hingga pada pelaksanaan”,katanya.

“Jangan menunggu setelah pelaksanaan selesai baru masyarakat berteriak ada penyimpangan. Tentunya yang rugi adalah masyarakat juga kalau pengawasan tidak maksimal. Semoga dengan penyaluran Dana Desa tahap I dan II semakin menjadikan desa lebih berdaulat dan mandiri dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Salam desa membangun Indonesia. Dari NTT untuk Nusantara”. Harapnya (MD. RN)


Reporter: MD/RN