Beranda Hukum Kriminal Ini Alasan Polres Belu PHP-in Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kabuna

Ini Alasan Polres Belu PHP-in Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kabuna

216
0

BELU, Ranaka-news.com – Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing akhirnya menyampaikan alasan mengapa Polres Belu men-PHP-in kasus dugaan korupsi dana desa Kabuna sejak Januari 2019 silam. Dikatakan bahwa pihaknya sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan dan berusaha mengumpulkan barang bukti.

“Saat ini kita sedang melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan barang bukti,” ujar Kapolres, Christian Tobing, Kamis (1/8/2019).

Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing

Pernyataan serupa sebenarnya sudah disampaikan Kapolres Tobing sejak bulan Februari silam. Namun, proses penyelidikan dan pengumpulan barang bukti ini berlangsung lama. Bahkan hingga saat ini, Pihak Polres Belu belum bisa memastikan apakah ada kasus korupsi di Desa Kabuna, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL yang menyeret nama Kepala Desa Kabuna, Ruben Goncalves itu.

Sebelumnya, diberitakan oleh media ini (31/7/2019), “Dugaan Korupsi Dana Desa Kabuna Masih Di-PHP-in Polres Belu”.

Dalam berita tersebut dituliskan bahwa bicara soal PHP alias Pemberi Harapan Palsu dalam dunia percintaan pasti banyak yang tahu. Bahkan banyak pula yang pernah menjadi korban PHP. Selalu ada rasa deg-deg jreng dalam hati korban. Entah cintanya di terima atau ditolak masih mengambang.

Ternyata PHP ini pun terjadi dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana desa. Kali ini pelaku PHP adalah Polres Belu dan korbannya adalah Kepala Desa Kabuna, Ruben Gonzalves.

Kasus dugaan korupsi Dana Desa Kabuna, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL yang ditangani Polres Belu sejak bulan Januari silam belum ada langkah maju. Polres Belu belum bisa menetapkan tersangka. Polres Belu pun belum bisa menghentikan kasus tersebut.

Kepala Desa Kabuna yang disebut-sebut namanya dalam dugaan kasus korupsi tersebut menjadi galau. Kegalauannya makin menjadi-jadi kala masa jabatannya usai dan harus menyiapkan dirinya untuk kembali maju sebagai calon kepala desa dalam Pilkades serentak 2019 ini. Mau jadi tersangka atau bebas dari jeratan hukum pun masih mengambang.

Akibatnya, rekomendasi dari Bupati Belu pun diulur-ulur. Bahkan Bupati Belu, Willybrodus Lay sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Ruben Goncalves dipastikan tidak akan mendapatkan rekomendasi darinya untuk mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa dalam Pilkades Serentak 2019 lantaran kasusnya masih sementara ditangani oleh pihak Polres Belu.

“Yang pasti Kabuna tidak (Rekomendasi Cakades). Yang lainnya hampir semua sudah. Ada satu lagi (Desa) yang saya belum bisa sebutkan,” tegas Bupati Belu saat ditemui awak media pada Senin (22/07/2019) siang.

Dikatakan bahwa dari 33 Cakades incumbent yang seharusnya mendapat rekomendasi hanya Kepala Desa Kabuna yang tidak mendapat rekomendasi lantaran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Desa Kabuna pada akhir masa jabatan belum ada sehingga inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Kades Kabuna, Ruben Gonzalves.

“Kita tidak bisa beri rekomendasi karena mau beri bagaimana kalau LKPJ untuk pertanggungjawaban ke Inspektorat tidak ada,” tegas Bupati Lay.

Semua dokumen untuk LKPJ dari Kades Kabuna Ruben Gonzalves ternyata masih ada pada pihak Kepolisian Resort Belu akibat kasus dugaan korupsi Dana Desa yang dilaporkan masyarakat-nya pada bulan Januari lalu.

Pendaftaran yang seharusnya ditutup sejak tanggal 17 Juli 2019 ini malah diulur beberapa kali hingga Selasa (30/07/2019) siang usai Calon Kades Incumbent Desa Kabuna, Ruben Gonzalves berhasil mendaftarkan diri pasca mendapatkan rekomendasi dari Bupati Belu untuk mencalonkan diri lagi.

Ketua Panitia Pelaksana pencalonan Kepala Desa Kabuna, Zikitu saat dikonfirmasi oleh awak media, Selasa (30/07/2019) membenarkan bahwa usai pencalonan Kades Incumbent Desa Kabuna, Ruben Gonzalves pada siang tadi, pendaftaran pun sudah ditutup.

Zikitu mengakui bahwa pengukuran waktu penutupan pendaftaran sesuai dengan Surat dari Bupati Belu Willybrodus Lay yang meminta agar panitia memberikan waktu untuk kepala desa incumbent Desa Kabuna, Ruben Gonzalves hingga bisa memasukkan berkas sebagai calon Kepala Desa.

“Tadi jam dua siang kita sudah tutup. Sebenarnya kita batas penerimaan berkas calon ini sudah dari tanggal 17 (Juli 2019) tapi ini surat dari Pak Bupati untuk yang petahana ini diberi waktu sampai bisa masukan berkas dengan dapat rekomendasi dari Bupati,” ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Kabuna, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL melaporkan kepala Desanya ke Tipikor Polres Belu pada, Jumat (4/1/2019) karena dugaan penyelewengan dana desa dari tahun 2015 hingga 2018.

Salah satu Warga Kabuna, Yanuarius Pareira menduga ada penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Kades Kabuna, Ruben Gonzalves bersama aparat desanya. Karena itu, dalam laporan tersebut, mereka juga menyurati Kapolres Belu dan Kajari Belu.

Dikatakan bahwa Aparat Pemerintah Desa Kabuna selama ini tidak pernah transparan terkait APBDes kpada masyarakat. Mereka juga tidak pernah memasang Baliho di tempat-tempat umum terkait APBDes agar diketahui oleh masyarakat. Menurut Yanuarius, APBDes menjadi dokumen sangat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh warga.

Dijelaskan, dalam pengerjaan proyek fisik yang menelan anggaran ratusan juta rupiah, tidak pernah ada papan proyek pengerjaan. Hal ini membuat banyak masyarakat mempertanyakan kapan dimulai dan selesainya waktu pengerjaan proyek tersebut.

Menurut penilaian mereka, sebagai masyarakat Desa Kabuna, apa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan terkait pengelolaan anggaran Desa sangat tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Ada beberapa penyimpangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Tetapi yang menjadi fokus kami sekarang adalah pengelolaan anggaran tahun 2018”, ujar pria yang akrab disapa Yan.

Dikatakan, pada tahun 2016 sendiri sudah terjadi penyimpangan terhadap salah satu dana Provinsi yaitu hibah Anggur Merah. Ketika itu kondisi di kas Desa ada 168 juta rupiah, terlepas dari dana yang beredar di masyarakat, tapi sampai saat ini tidak jelas penggunaan terhadap dana tersebut.

Dikatakan, pada taun 2018, terjadi dugaan penyimpangan dana desa di antaranya pembangunan 8 unit sumur dan belum terselesaikan pengerjaannya. Alokasi dana yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Desa 2018 sebesar 23 juta rupiah per unit. Namun, yang disampaikan kepada pemilik lahan dan masyarakat hanya 12 juta rupiah per unit. Selain itu ada juga pengerjaan bak penampungan air namun belum diselesaikan.

Ada pula pengadaan ternak babi sebanyak 85 ekor dengan harga babi per ekor 2 juta rupiah. Akan tetapi kondisi fisik babi yang diterima dikatakan sangat tidak sesuai dengan harga pembelian dan yang baru direalisasikan hanya 50-an ekor.

Selain beberapa poin di atas yang diduga ada penyelewengan dana desa, pembuatan pagar Posyandu Dusun Haliwen yang menggunakan anggaran 103 juta rupiah hingga saat ini juga belum selesai pengerjaannya.

Di samping itu, pengadaan sarana dan prasarana pertanian nominalnya 177 juta rupiah, pengadaan bibit tanaman untuk diberikan pada masyarakat sebesar 24 juta rupiah, tetapi pengadaan tersebut tidak ada.

“Pengadaan ini sudah pernah ditanyakan oleh masyarakat. Namun, jawaban pihak Pemerintah desa bahwa barangnya ada, tapi kita sendiri tidak pernah lihat barangnya yang mana”, imbuh Yan.

Lalu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar 264 juta, pengadaan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat senilai 364 juta, kegiatan fasilitasi karang taruna 2018 sebesar 10 juta, pelatihan perangkat desa tahun 2018 dengan anggaran 7 jutaan, pelatihan lembaga masyarakat dengan menelan biaya 13 jutaan serta pelatihan kelompok tani dan nelayan sebesar 14 jutaan merupakan kegiatan fiktif karena tidak pernah ada pengadaan dan kegiatan yang dimaksud.

“Ini jenis mata anggaran dalam pelaporan yang menurut kami tidak jelas dan yang dimasukkan dengan sengaja untuk membuka peluang korupsi”, tegasnya.

Lalu kegiatan sepak bola pada Turnamen Kabuna CUP yang menelan anggaran sebesar Rp. 77.503.000. Padahal kepada panitia penyelenggara hanya diberikan uang senilai Rp. 25.000.000. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ternyata ada manipulasi pada pos-pos olahraga yang lain seperti kegiatan mengikuti turnamen di kecamatan 2018 yang secara riilnya tidak ada, tranportasi untuk kegiatan olahraga, serta ada juga pelatihan wasit dan juri.

Diduga juga ada terjadi penyimpangan terhadap Bumdes selama tiga tahun anggaran sebesar 400 juta yang dimana pada tahun 2016 sebesar 200 juta Rupiah, 2017 senilai 50 juta Rupiah dan tahun 2018 memakan anggaran 150 juta Rupiah.

“Kami menduga adanya kerjasama antara pemerintah Desa, pendamping Desa, dan bisa jadi pemerintahan Kabupaten. Kami tidak membenci siapa-siapa tapi kami ingin pertanggungjawabkan secara transparan terhadap penggunaan uang bagi masyarakat di desa Kabuna. Kami hanya ingin dengan adanya bantuan Dana Desa dari tahun 2015 dapat merubah wajah Desa dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami sangat berharap pihak berwajib untuk membuka kerjasama ini,” tutur Yan.

Melihat kejanggalan dan berdasarkan data di lapangan maka sejumlah masyarakat Desa Kabuna ini pun melaporkan Aparat Desa-nya ke pihak berwajib.

“Kami ingin mencari kebenaran dan keadilan terkait proses pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan di desa kami. Kami harap, pihak yang berwajib segera mmengusut tuntas laporan kami ini agar pembangunan di desa kami dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Menanggapi berbagai laporan warga ini, Kepala Desa Kabuna, Ruben Gonzalves yang dikonfirmasi media ini menuturkan bahwa dirinya tidak ingin banyak berkomentar soal laporan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukannya selama ini sudah sesuai dengan perencanaan dan siap dipertanggungjawabkan.

“Tidak usah ditanggapi. Ini ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa pada Bulan Oktober 2019 nanti karena sampai saat ini belum ada yang bisa bersaing dengan saya,” candanya.

Dijelaskan, hampir semua pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Hanya saja, ada beberapa pekerjaan yang agak terlambat pengerjaannya karena terkendala pada pencairan Dana Desa Tahap III yang baru saja dicairkan pada tanggal 28 Desember 2018 lalu.

Salah satu yang dikeluhkan warga terkait dengan pengadaan babi, menurut Kades Ruben, semua suda dibagikan ke masyarakat.

“Suruh mereka cek langsung saja to. Itukan (bantuan,red) sudah mereka terima semua, termasuk mereka yang lapor juga adalah warga yang terima bantuan, baik itu rehab rumah, rumah baru, traktor, sumur bor, bak air, dan lain sebagainya, termasuk dengan bantuan babi,” kesalnya.

Hanya masih 20 ekor yang harus dikembalikan kepada pihak suplayer karena tidak sesuai dengan speck dalam RAB. Pihak suplayer pun berjanji akan memberikan 20 ekor itu pada tanggal 10 Januari 2019.

“Daripada nanti kita berurusan dengan hukum, ada baiknya, kita kembalikan. Pihak ketiga berjanji akan menyerahkan sisa 20 ekor babi itu pada tanggal 10 Januari 2019,” jelasnya.

Terkait dengan pagar posyandu, kawatnya harus dipesan di Surabaya, karena semua yang ada di Atambua tidak sesuai dengan RAB. Kita juga baru pesan karena pencairan Tahap III baru terjadi pada tanggal 28 Desember 2018. Hal ini pun sudah dibahas dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 2018.

“Kalau mereka mau laporkan silahkan, kita tunggu saja. Intinya semua ada pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi Dana Desa Kabuna ini seperti sebuah kisah cinta yang di-PHP-in Polres Belu. Mana mungkin tidak? Kasus yang sudah lama dilaporkan oleh warga ini masih berjalan di tempat. Tidak ada kemajuan dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Kepala Desa Kabuna, Ruben Goncalves pun dibuat galau dengan kasus yang melibatkan dirinya itu. Entah proses hukum ini masih dilanjutkan atau dihentikan pun jadi mengambang ibarat cinta yang di-PHP, cinta yang tak ada kepastian.


Reporter: Ricky Anyan