Beranda NTT Anggota DPRD Kebiri Hak 204 Guru, Bupati Belu: Saya Minta Kerja Pake...

Anggota DPRD Kebiri Hak 204 Guru, Bupati Belu: Saya Minta Kerja Pake Hati

209
0

Belu, Ranaka-news.com – Beberapa anggota DPRD Kabupaten Belu dinilai telah berusaha mengebiri hak 204 Calon tenaga kontrak daerah (teda) guru pada rapat pembahasan perubahan anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019. Hal ini diungkapkan Bupati Belu, Willybrodus Lay pada konferensi pers yang dilaksanakan di Ruang Sidang Bupati Belu, Senin (19/8/2019).

Dijelaskan bahwa anggaran yang direncanakan oleh Pemda Belu bagi 204 orang calon Tenaga Kontrak tersebut sebesar 406 Miliar, oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Belu pada komisi III ingin memangkas menjadi 2 Miliar. Sisanya dialihkan ke RSUD Atambua dan Dinas Lingkungan Hidup untuk biaya konsultasi dan koordinasi.

Hal ini membuat Bupati Belu, Willybrodus Lay menolak sikap DPRD Kabupaten Belu yang ingin melakukan rasionalisasi alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pembayaran honor guru tenaga kontrak daerah (teda).

Bahkan, Bupati Willy begitu ekstrim dan berniat pula untuk menolak sidang anggaran perubahan, jika Dewan mengalihkan dana kurang lebih sebesar Rp 2 milyar dari total anggaran yang dialokasikan untuk honor guru teda sebesar Rp 4, 06 milyar ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Menurutnya, tidak boleh dialihkan, karena para guru teda sudah bekerja sejak bulan Januari. Soal belum dibayarnya honor guru, kata Bupati Willy karena surat keputusan pengangkatan guru teda belum diterbitkan. Keterlambatan ini disebabkan data usulan guru teda harus diverifikasi Inspektorat Kabupaten Belu dengan prinsip keadilan.

“Kita utamakan guru yang sudah lama mengabdi. Paling kurang sudah mengabdi tujuh tahun,” ujar Bupati Willy.

Data usulan guru teda dinilai tidak adil, karena lebih fokus pada usulan pengangkatan guru bidang studi. Padahal, banyak guru yang sudah mengabdi selama tujuh sampai belasan tahun. Ini yang perlu diperhatikan karena menyangkut nasib orang.

“Saya sering sampaikan. Kita harus kerja pakai hati untuk membangun Rai Belu tercinta. Jangan pakai otak dan emosi,” tegasnya.

Dijelaskan, anggaran sebesar Rp 4, 06 milyar tidak boleh dialihkan sehingga honor guru dibayar per Januari hingga Desember.

Soal surat keputusan bisa berlaku mundur, karena para guru juga sudah bekerja sejak Januari.

Sikap penolakan Bupati Willy didasarkan pada pengalaman yang ditemui saat kunjungan kerja di sebuah sekolah di Desa Fohoeka Kecamatan Nanaet Dubesi.

“Saat itu, ada yang tanya saya. Pak bupati, ada sekolah orang dalam ko? Ternyata pernyataan itu disampaikan karena ada seorang guru yang belum diangkat padahal sudah 13 tahun mengabdi,” kenang Bupati Willy.

Atas pengalaman tersebut, Bupati Willy memerintahkan dinas terkait untuk menyiapkan data usulan guru teda yang baik dan menyuruh Inspektorat untuk melakukan verifikasi.

Terkait data usulan guru yang terlambat, Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Belu, Iwan Manek mengatakan diverifikasi untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data.

“Jangan sampai, kami disalahkan hanya karena data tidak valid,” kata Iwan.

Iwan mengatakan data usulan guru teda sudah diverifikasi dan akan diupayakan agar surat keputusan pengangkatan guru teda segera diterbitkan.

Bupati Lay sendiri sebelumnya sempat bertemu dengan Wabup Belu guna membahas soal nasib 204 orang guru. Menurutnya, bila nasib 204 orang guru ini dipangkas atau dihilangkan, maka mereka akan memboikot sidang perubahan anggaran itu.

“Saya sempat bilang ke pak wakil bupati, kalau seandainya nasib 204 orang guru ini dihilangkan atau dipotong, maka sebaiknya kita tidak usah buat sidang perubahan anggaran saja,” cetusnya.

Untuk diketahui, klarifikasi itu disampaikan Bupati Willy kepada wartawan terkait sikapnya saat sidang pembahasan anggaran yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Belu, Jumat (16/7/19). Bupati Willy meninggalkan ruang sidang, karena tidak menyetujui sikap beberapa anggota Dewan yang memangkas alokasi anggaran honor guru teda.


Reporter: Ricky Anyan