Beranda Pendidikan DPRD Belu Angkat Bicara Soal Polemik Nasib 204 Orang Guru

DPRD Belu Angkat Bicara Soal Polemik Nasib 204 Orang Guru

165
0

Belu, Ranaka-news.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Seran Tefa yang ditemui awak media di kediamannya, Rabu (21/08/2019), menegaskan bahwa tidak ada pergerseran anggaran atau pencoretan anggaran yang dialokasikan untuk membayar honor 204 orang Tenaga Kontrak(Teko) sebagaimana tertuang dalam APBD murni tahun 2019.

Theodorus mengakui bahwa rasionalisasi yang diusulkan Komisi sudah sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Menurutnya, esensi dari sidang perubahan adalah melihat kembali target dan realisasi penyerapan anggaran pada APBD murni sudah sejauh mana diimplementasikan.

Terkait posisi anggaran untuk honor teko memang menjadi perdebatan dalam sidang paripurna. Namun, perdebatan itu terjadi lantaran anggaran untuk honor Teko sudah tertuang dalam APBD murni. Akan tetapi, dalam sidang perubahan, TAPD kembali menuangkan dalam dokumen perubahan. Artinya pemerintah tidak sanggup melakukan penyerapan anggaran secara maksimal pada APBD murni 2019.

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen penunjang yang disiapkan untuk penyerapan anggaran tersebut hingga akan ditetapkan dokumen APBD perubahan, nama-nama Teko yang akan diangkat pun belum selesai diverifikasi sehingga SK 204 Teko tak dapat terbit.

Selain soal rencana rasionalisasi anggaran teko guru, DPRD juga menyarankan untuk melakukan rasionalisasi anggaran terkait program revitalisasi rumah adat.

Alasannya karena pemerintah melalui dinas teknis terkait tidak menyiapkan dokumen pendukung dan tidak mampu menjelaskan saat rapat Komisi.

Karena itu, terkait tudingan yang dialamatkan kepada dirinya dan sejumlah anggota DPR, bahwa ingin mengambil anggaran di luar wewenang DPR, bahkan Bupati mengatakan DPR susah mencampuri urusan Satuan Tiga, Theo meminta Bupati untuk mengklarifikasi dan membuktikan tudingannya sehingga tidak menimbulkan opini sesat di publik.

Ditegaskannya, terhadap program kegiatan yang dilalukan rasionalisasi, dianggap bupati gagal paham. Bupati dinilai tidak mengerti tentang mekanisme perencanaan dan tidak mengerti tentang mekanisme dan substansi sidang perubahan.

“Sidang perubahan itu, kita mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terhadap target dan realisasi anggaran APBD murni di mana dalam sidang APBD murni, kita menggeser kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena masih ada kegiatan yang realisasinya nol. Karena itu kita anggap belum terlaksana secara baik. Atas dasar itu, dalam pertimbangan komisi kita merasionalisasi anggaran” jelas Theo.

Terkait anggaran yang membiayai guru kontrak daerah sebanyak 204 teko, dilakukan rasionalisasi untuk 80-orang. Pertimbangannya karena SK-nya belum dibuat dan tidak mungkin SK itu diberlakukan hari ini. “Bupati harus pahami ini dulu,” tegas politisi Golkar ini.

Ia mengancam, jika Bupati Belu memaksakan diri untuk memberlakukan SK yang hingga hari ini belum diterbitkan, maka DPRD meminta untuk melakukan audit karena termasuk perbuatan melawan Hukum.

Selain itu, terkait dengan anggaran 725 juta yang akan direalisasikan untuk renovasi sejumlah rumah adat di Belu anggarannya dicoret DPR karena, menurut Theo, hal tersebut sama di mana belum ada perencanaan.

Dalam APBD murni, ada anggaran 100 juta lebih untuk program renovasi rumah. Tapi belum dilaksanakan.

Anehnya, Bupati ingin menambahkan lagi anggaran sebesar 725 juta untuk program serupa yang tidak diperkuat dengan dokumen penunjang.

Kalau program tidak bisa dilakukan karena tidak dilengkapi dokumen penunjang serta pimpinan OPD terkait tidak mampu menjelaskan, maka atas pertimbangan Komisi, DPRD melakukan rasionalisasi kepada kegiatan yang sifatnya prioritas untuk menunjang kegiatan pada OPD lain.

Salah satunya, membeli obat-obat pada RSUD Gabriel Manek karena mereka defisit anggaran untuk pengadaan obat-obatan dan juga untuk membayar sisa Insentif Dokter di RSUD.

Dijelaskan, Insentif Dokter dan pembelian Obat-obatan sesuai dengan regulasinya ditanggung oleh APBD Kabupaten Belu.

Terkait gesekan ini, Theodorus malah mempertanyakan keberpihakan Bupati Belu. Ia menilai, kalau Bupati peduli terhadap Teko, mengapa membiarkan begitu banyak tenaga kontrak kesehatan yang tidak dibiayai APBD?

“Kalau bilang dia selamatkan uang rakyat untuk kepentingan tenaga kontrak, maka ini merupakan model pencitraan untuk kepentingan Pilkada ke depan. Ini bagian dari pencitraan. Kita mengalokasikan anggaran juga pada program prioritas,” ujarnya.


Reporter: Ricky Anyan