Beranda Hukum Kriminal Jamal, Diduga Pemkab Mabar Telah Menipu Kemenko PMK Soal Sail Komodo 2013

Jamal, Diduga Pemkab Mabar Telah Menipu Kemenko PMK Soal Sail Komodo 2013

531
0

LABUAN BAJO, RANAKA-NEWS.com – Ketua tim penasehat hukum empat tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana Sail Komodo 2013, Jamal, SH menduga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah ditipu pemerintah kabupaten Manggarai Barat.

Demikian dikatakan Jamal dihadapan awak media pada konferensi pers di salah satu restaurant di Labuan Bajo, Jumat (30/8/2019), sore. Pengacara Jamal mengatakan, akibatnya, pada 6 agustus 2019 lalu, ke-empat staf Kemenko PMK dijadikan tersangka atas dugaan korupsi dana APBN sail komodo 2013 yang dihadiri presiden republik indonesia ke-Enam susilo bambang yudhoyono bersama almarhumah ibu negara di labuan bajo, enam tahun yang telah silam itu.

“Keterlibatan Kemenko PMK (dulunya Kemenko Kesra – red) pada acara Sail Komodo 2013 ini, hanyalah 1 dari sekitar 10 item yang ada. Pada sail komodo kala itu, keempat pegawai ini jabat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Kemenko PMK. Lalu saat ini mereka dituduh korupsi karena ditemukan adanya dobel anggaran (APBD dan APBN) dalam item tersebut,” ujarnya. Sebelumnya kata Jamal, Hasil audit BPK-P Nusa Tenggara Timur menyebutkan, negara mengalami kerugian negara akibat dobel anggaran tersebut.

Dia menjelaskan,sebagai penasehat hukum ke-empat pegawai Kemenko PMK, ia melihat ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Ia merasa kasus yang menimpa kliennya terkesan sangat dipaksakan.

“Itu jelas kesalahan daerah. Di dalam rapat kementerian sudah jelas. Sudah ditanya dan ada berita acaranya. Apakah pengerjaan ini sudah ada anggaran dari pemerintah daerah?, perwakilam pemerintah daerah Manggarai Barat menjawab dengan tegas tidak dianggarkan. Tidak ada anggaran dobel itu pengakuan mereka,” ungkap Jamal dihadapan awak media.

Menurutnya, pada persidangan berikutnya notulensi berita acara rapat lintas kementerian pada masa itu akan dibuka secara terang benderang termasuk siapa saja yang hadir dari pemerintah daerah Manggarai Barat, dari pemprov NTT dan kementerian, termasuk dari bagian perencanaan.

Ia melanjutkan, seharusnya jaksa langsung bisa mengerti disaat menemukan dobel anggaran, pasti kesalahan tersebut berasal dari pemerintah daerah. Berdasarkan laporan notulensi yang ada Jamal menduga pemerintah daerah dengan sengaja telah melakukan manipulasi data.

“Laporan yang diberikan ke kementerian itu komplit. Itu artinya kemenko PMK ditipu Pemda Manggarai Barat,” tegas Jamal.

Ia juga merasa heran saat jaksa menyebut penetapan tersangka atas kliennya tersebut berdasarkan hasil audit BPK-P. Menurutnya, Kejaksaan Labuan bajo mengklaim hasil audit BPK daerah menyebut potensi kerugian negara sebesar 1.753.522.077 rupiah. Padahal, menurut Jamal, dana yang dilelang sesuai dengan pagu Harga Perkiraan Sementara (HPS) anggarannya hanya 1.659.505.000 Rupiah. Lanjut Jamal, ini berarti jaksa telah menentukan orang yang salah, dikarenakan nilai yang dilelang dengan nilai yang ditemukan jumlahnya berbeda.

“Jaksa dengan jelas menyebutkan dana swakelola 1,7 M, padahal swakelola kan 1,6 M. Ini jaksa telah melakukan kebohongan. Saya tanya ke Jaksa. 1,7 M ini uang apa? Yang dilelangkan hanya 1,6 miliar tapi yang direkomendasikan BPK daerah itu 1,7 miliar. Itu domain lain permasalahan orang lain. Selisihnya itu uang apa? ,yang keliru itu jaksanya atau siapa?” ujarnya.

Jamal juga menilai jaksa tidak memahami permasalahan dengan baik saat menetapkan kliennya sebagai tersangka. Ia mengingatkan bahwa posisi ke-empat pegawai Kemenko PMK dalam acara tersebut sebagai PPHP. Tugas PPHP dalam acara tersebut hanyalah memastikan bahwa item yang ada dalam acara tersebut sudah dilaksanakan dengan benar. Sedangkan item yang dimaksud adalah salah satu acara dalam Sail Komodo 2013, bukan pekerjaan fisik.

“Yang namanya PPHP itu, yang diperiksa itu dokumen. Foto-foto kegiatan, ya itu yang diperiksa. Kalau pemerintah daerah menyerahkan foto-fotonya lengkap sesuai dengan acaranya, selesai kan. Festival ini beda laporannya dengan fisik. Namanya festival kan selesai acara selesai, tidak bisa dilihat. Beda kalau fisik, yang diperiksa kan nyata. Kurang ini kurang itu. Kalau ini yang diperiksa ya nota-notanya,” kata Jamal.

Ia menambahkan, selain ke-empat orang pegawai Kemenko PMK, ada satu orang lagi yang masuk dalam PPHP, yakni SP. Ia adalah panitia daerah yang berdinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Secara struktural, SP sebagai panitia lokal yang menandatangani laporan PPHP terlebih dahulu sebelum yang lain menandatangani. Namun menurut pemeriksaan jaksa, SP menyangkal telah menandatangani laporan PPHP tersebut.

“Panitia dari dinas kebudayaan dan pariwisata daerah Manggarai Barat, SP, saat ini bebas merdeka. Bisa makan sate dia tiap hari di pasar. Jadi sudah jelas kan, kok dia tidak disentuh, aneh kan. Ada apa dengan jaksa?” ungkap Jamal.

Keempat orang tersangka yang kini mengajukan pra peradilan berinisial YRA, STN dan JS mereka saat ini masih berstatus staf ASN pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Agustus 2019. Kini, melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Mabar.

Sementara itu sidang pra peradilan terkait penetapan 4 orang tersangka kasus Sail Komodo yang bersumber dari dana APBN, sudah mulai berlangsung sejak Hari Senin (26/8/2019) di Pengadilan Negeri Manggarai Barat (Mabar).

Penulis: LM
Editor   : Mathildis Din