Beranda Daerah DPMD Matim Terbitkan Surat Penegasan Lanjutan kepada Para Camat Se-Kab Matim

DPMD Matim Terbitkan Surat Penegasan Lanjutan kepada Para Camat Se-Kab Matim

153
0
MANGGARAI TIMUR, RANAKA-NEWS.com- Terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase (Covid-19 ) Tanggal 14 Maret 2020 dan surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020  serta surat tentang Pembinaan dan pengalihan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 535/PRI.001/II/2020, Perihal  Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020 dan Protokol penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang sudah  Ditindaklanjuti Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur  dengan surat terdahulu No.  DPMD/410/126/III/2020, Tanggal 24 Maret 2020, perihal Penegasan.

Kepala dinas PMD kabupaten Manggarai Timur, Drs.Yosef Durahi saat dihubungi Media ini Rabu (01/04/2020) Menjelaskan, karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Manggarai Timur terbitkan surat edaran Penegasan Lanjutan yang tertuju kepada semua  para Camat Se-Kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor Surat DPMD.140/155/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020.

DPMD Manggarai Timur sampaikan penegasan lanjutan sebagai berikut:
1. Bagi kecamatan yang Desa-desanya  belum melakukan input dokumen penyuran dana desa tahap I, agar segera dilakukan, karen pelayanan di Dinas PMD tetap berjalan normal dengan skendul pelayanan input mulai pukul 08.00-15.00 Wita dan tetap menjaga atau megikuti himbauan tentang wabah Covid-19.

2. Menyikapi Wabah Covid-19 maka, Pemerintah Kecamatan, PDP, PDTI, PLD, Para Kepala Desa, BPD teta berkordinasi untuk pra pelaksanaan sosialisasi APBDes TA. 2020. Kegiatan perlu diatur dengan memperhatikan dengan Jumlah yang hadir, jaga jarak atau melakukan publikasi melalui media, Radio, Media online dan pemajangan baliho.

3. Untuk kegiatan yang pagu diatas  Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), sistem pengadaan barang dan jasa wajib diumumkan  ke Publik, lalukan pelelangan yang transparan dengan memenuhi tahapan yang benar.

4. Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dari dana desa TA. 2020, perlu memperhatikan surat edaran wabah Covid-19 dengan pola kerja sistem swakelola atau pola padat karya tunai desa (PKTD) atau disesuaikan

5. Bagi Desa-desa yang sudah mencairkan DD tahap I dan alokasi dana desa tahap I TA.2020, agar pemerintah kecamatan dan BPD melakukan pengawasan, pemantuan pelaksanaanya dari sekarang.


6. Tingkatkan Kordinasi dan komunikasi dengan semua jajaran pemerintah, PDP, PDTI, PLD, para medis, para kader posyandu dan TP PKK desa serta kader lainya untuk optimalkan fungsi posyandu, Balai desa atau tempat lainya yang sesuai agar digunakan sebagai pusat kendali informasih dan monitoring pencegahan covid-19.

Laporan: Iren Leleng