Beranda COVID-19 Forkom Mabar-Makassar Pertanyakan Surat Dinas PKO Mabar

Forkom Mabar-Makassar Pertanyakan Surat Dinas PKO Mabar

379
0
LABUAN BAJO, RANAKA-NEWS.com – Forum Komunikasi Mahasiswa (Forkom) Manggarai Barat (Mabar) -Makassar angkat bicara mengenai surat dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat pertanggal 8 April 2020.

Acik Wesa selaku koordinator Forkom Mabar-Makassar kepada Ranaka-News.com, Jumat 17 April 2020 dalam rilisnya yang dikirim melalui pesan Facebook pribadinya bahwa, Surat dengan Nomor 213a/PKO/Sekret/800/IV/2020 tentang permintaan data mahasiswa-mahasiswi aktif tamatan SMA/MAN/SMK se-Kabupaten Manggarai Barat, kepada semua kepala SMA/MAN/SMK se-Kabupaten Manggarai Barat dinilai tidak substansif untuk persoalan penanggulangan bencana Covid-19.
“Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka penanggulangan Covid-19 sangat tidak substansif. Hingga sekarang belum ada signal solutif dari surat tersebut. Apa substansi surat itu? setelah pendataan mau diapakan data tersebut,” ungkap Acik Wesa.
Sampai sekarang mahasiswa-mahasiswi aktif yang berasal dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat masih menunggu apa langkah solutif dari surat itu perihal penanggulangan Covid-19.
Semakin hari kondisi mahasiswa-mahasiswi di berbagai tempat studi semakin terpuruk dari sisi resah terhadap pandemi Coronavirus (Covid-19), kebutuhan pokok semakin sulit di dapat, kontrakan yang tidak mampu lagi dibayar, dan sebagainya.
“Oleh karena keresahan Mahasiswa-mahasiswi di setiap kota studi, setidaknya sangat terbantu sebenarnya jika pemerintah daerah melalui dinas PKO dan instansi lainnya serius dalam menjalankan komitmen penanggulangan Covid-19. Tetapi karena lambat dan lugunya Pemda, maka semuanya jadi semakin terpuruk,” tambah koordinator Forkom Mabar-Makasar itu.
Oleh sebab itu, Forkom Mabar-Makassar meminta kepada Pemerintah Daerah  (Pemda) Kabupaten Mabar untuk memberikan langkah solutif kepada publik.
Pertama, Pemda Kabupaten Mabar melalui dinas PKO mengklarifikasi perihal surat dari dinas PKO pertanggal yang tertera di atas.
Kedua, Pemda Kabupaten Mabar segera mengeluarkan kebijakan solutif bagi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Mabar (hal kesehatan dan kebutuhan pokok) yang sekarang masih berada di luar Kabupaten Mabar.
“Kebijakan Pemprov dan Pemda sekarang semakin mempersulit keadaan teman-teman yang berada di luar wilayah Kabupaten Mabar. Apalagi sekarang, kapal-kapal penumpang menuju Labuan Bajo tidak diizinkan untuk mengangkut penumpang. Jadi pemerintah daerah sesegera mungkin untuk atasi persoalan ini,” harap Acik. (Yhono Hande)