Beranda Berita Kota Temui Kapolres Kota Kupang, Yefta Sooai,SE Meminta Informasi Hukum Terkait Penarikan Kendaraan...

Temui Kapolres Kota Kupang, Yefta Sooai,SE Meminta Informasi Hukum Terkait Penarikan Kendaraan Oleh Leasing

313
0
KUPANG,RANAKA-NEWS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yefta Sooai,SE mendatangi Kapolres Kota Kupang atas aspirasi beberapa warga terkait tindakan leasing yang mendatangi debitur untuk melakukan penagihan selama pandemi covid-19 sekaligus berdialog bersama Kapolres Kota Kupang  di Ruang Kerja Kapolres Kupang Kota pada Jumat (17/4/2020) siang.
Terkait hal tersebut, Jefta meminta kepastian dari pihak kepolisian selaku penegak hukum terkait situasi saat ini.
“Setiap hari saya menerima pengaduan dari masyarakat dan hampir semua sama (relaksasi kredit), hingga tadi malam ada masyarakat dari daerah Lasiana sekitar 11 orang yang datang ke rumah dengan keluhan yang sama, dimana petugas leasing datang mengintimidasi, mengancam bahkan katanya mau dibawa ke polisi,” ujar Jefta.
Guna meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan ditengah masyarakat, Kapolres Kupang Kota bersama anggota DPRD Kota Kupang, sepakat untuk melakukan mediasi dengan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama, antara leasing, OJK, debitur, DPRD dan Kepolisian.
“Kita usahakan (bersama anggota DPRD lainnya), untuk dalam waktu dekat kita gelar RDP,” ujar Jefta.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota, AKBP.  Satrya Perdana. PT. Binti. S.Ik, mengimbau kepada leasing untuk tidak melakukan penarikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat selama masa pandemi covid-19.
Satrya mengatakan, sesuai dengan aturan yang berlaku, penarikan kendaraan hanya bisa berlaku apabila debt collector dari suatu leasing melalui permohonan izin kepada pengadilan untuk penarikan jaminan fidusia.
“Untuk penarikan ini (kendaraan bermotor), itu ada mekanismenya,” ujar Satrya.
Satrya juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya debitur agar melaporkan ke pihak Kepolisian apabila terjadi upaya penarikan paksa kendaraan bermotor.
“Tentunya semua laporan kita tidak bisa proses secara hukum (dalam situasi pandemi covid-19). Kita akan upayakan mediasi,” tutup Satria.
Pertemuan ini guna menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang tindakan pihak leasing yang masih melakukan penagihan saat masa pandemi covid-19 bahkan ada yang melakukan ancaman menarik paksa kendaraan debitur. (Eddy Amasanan)