Beranda Berita Kota Ajukan Kasasi ke MA, Ini Penjelasan Pihak BPR Christa Jaya Kupang

Ajukan Kasasi ke MA, Ini Penjelasan Pihak BPR Christa Jaya Kupang

145
0
KUPANG,RANAKA-NEWS.com- BPR Christa Jaya siap ajukan memori Kasasi ke tingkat MA  terhadap Mariantje Manafe (Ahli Waris Debitur BPR Christa Jaya Alm.Welem Dethan). Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum BPR Christa Jaya, Fransisco Bessie,SH.,MH  didampingi Dirut BPR Christa Jaya Chris Liyanto dan Direktur Lany M.Tadu,S.E bersama sekretarisnya di Kedai Kopi Kulo pada Kamis (23/4/2020).
Dirut BPR Cristha Jaya menyerahkan ke Kuasa Hukumnya untuk mengambil tindakan yakni pengajuan Memori Kasasi ke tingkat MK dengan dua tuntutan terpisah yaitu terhadap ahli waris  terkait pelunasan hutang kepada BPR Christa Jaya Perdana dan terhadap pengadilan atas keputusan pengembalian agunan yang dinilai tidak adil.
Fransisco mengatakan bahwa sebelum Alm. Welem Dethan meninggal, perjanjian Kredit sudah di perbaharui selama Tujuh kali.
“Fakta yang terjadi, bahwa selama ini ada  perjanjian kredit antara BPR Christa Jaya Perdana dengan debitur alm.Welem Dethan yang berlangsung baik. Bahkan Perjanjian Kredit (PK) sudah diperbaharui bersama antara kreditur dan debitur selama 7 kali. Dengan agunan yang diserahkan dan diketahui oleh ahli waris, yaitu mulai dari mobil sampai yang terakhir adalah sertifikat tanah dan bangunan,” Jelas Fransisco.
Masalah  muncul pasca  debitur meninggal setelah lakukan dua kali pinjaman terakhir pada  tahun 2017 dengan total pinjaman Rp310.000.000 dan ahli waris yang merupakan isteri sah debitur menolak melunasi hutang tersebut.
“Alasannya adalah ahli waris menyatakan  tidak tahu adanya  pinjaman tersebut dan  tidak pernah ikut tanda tangan pada pinjaman terakhir, tapi ahli waris akui ikut tanda tangan pada awal kredit saja. Padahal secara de facto ahli waris akui bahwa uang sejumlah Rp310.000.000 sudah dibayarkan ke debitur, namun secara de jure ia menyangkal adanya hutang dan menolak membayarkannya karena merupakan hutang suami yang sudah meninggal. Bahkan ahli waris ajukan gugatan ke PN Kupang dan PT Kupang dengan tuntutan pengembalian agunan dan penghapusan seluruh hutang,” Jelas Fransisco.
Terkait putusan pengadilan, Fransisco menjelaskan ada hal yang jadi pertanyaan besarnya; yaitu pertama : Pengadilan   menyatakan Maritje Manafe adalah ahli waris Welem Dethan. Namun pada keputusan   Kedua  pengadilan memutuskan : BPR Chirsta Jaya  harus kembalikan agunan (sertifikat tanah) kepada ahli waris.
“Ada pertanyaan besar atas keputusan pengadilan yang mengakui bahwa Maritje Manafe adalah ahli waris debitur alm.Welem Dethan, namun pengadilan mengabulkan tuntutan ahli waris  yang menuntut pengembalian agunan. Tapi  disertai catatan penting yaitu ‘bahwa semua hutang debitur kepada kreditur tidak akan dihapuskan atau hilang oleh alasan apapun.’ Artinya, bahwa   sebagai ahli waris,  boleh saja menang pada tingkat PN dan PT tapi hanya untuk pengembalian sertifikat saja, tapi catatan pentingnya dari pengadilan adalah semua hutang alm.debitur Welem Dethan tidak terhapus atau hilang. Ahli waris secara hukum harus melakukan pelunasan seluruh hutang debitur yaitu pokok pinjaman, denda dan bunga. Karena hutang sudah sudah tertunda selama hampir 2 tahun,” Jelas Fransisco.
Fransisco menambahkan dalam undang-undang hutang piutang, pada prinsipnya harus dilunasi oleh debitur.
“Dalam aturan undang-undang hutang piutang, suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Hal ini berdasarkan pada ketentuan hukum perdata Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Sebagaimana dikemukakan pula oleh J. Satrio, S.H. dalam bukunya “Hukum Waris” (hal. 8), bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.  Dalam hal para ahli waris telah bersedia menerima warisan, maka para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu (lihat Pasal 1100 KUHPerdata). Artinya apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya,” Jelas Fransisco.
Fransisco menegaskan catatan pentingnya adalah selama uang kami tidak dikembalikan maka kami tidak akan kembalikan agunan, karena itu silahkan melunasi uang kami, dan kami akan kembalikan agunan ahli waris.
“Kami akan ajukan memori kasasi secara terpisah baik kepada ahli waris dengan materi pelunasan hutang,  dan kepada PN terhadap keputusan yang tidak adil karena mengharuskan kami mengembalikan agunan (sertifikat). Akan kami lakukan setelah masuk libur, karena klien kami sudah dirugikan oleh keputusan pengadilan yang memenangkan penggugat sebagai ahli waris debitur BPR CJ alm.Welem Dethan karena keputusan pengadilan yang tidak adil yaitu pengembalian sertifikat (agunan),” tutup Fransisco.
Kronologis Terkait Kasus Mariantji Manafe
Secara garis besar Dirut BPR Cristha Jaya, Chris Liyanto menjelaskan bahwa debitur Alm.Welem Dethan adalah debitur terbaik yang sudah menjadi debitur sejak 2015.
“Kredit Modal Kerja digunakan debitur alm.Welem Dethan  untuk penyelesaian proyeknya dan selama ini debitur selalu melunasi hutangnya dengan lancar setelah proyeknya selesai. Selama ini hingga meninggal sudah 7 kali lakukan transaksi peminjaman fasilitas kredit Longgar Tarik yang merupakan fasilitas kredit modal kerja/rekening koran dimana nasabah dapat menarik dana dari rekening koran tersebut bisa  hanya dengan ditanda-tangani oleh suami sebagai debitur. Dana dapat diambil kapan saja oleh debitur sesuai kebutuhan asal tidak melebihi plafon pinjaman yang nilainya sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK) atau addendum perjanjian kredit terakhir, jangka waktu kredit masih berlaku, jaminan masih mengcover nilai pinjaman, rekening tabungan dan pinjaman belum ditutup atau masih aktif. Dan untuk mengambil kelonggaran tarik, debitur tidak menandatangani perjanjian kredit/atau addendum penambahan/suplesi kredit baru, karena tidak ada perubahan apapun dari perjanjian kredit awal atau terakhir, jelas Chris.
Cris  menambahkan sebelum meninggal, debitur mengambil dana longgar tarik (Droping) sebesar Rp110.000.000 pada 8 April 2017 dan pada 9 Juni 2017 dengan addendum penambahan kredit nomor 65H/PK-CJP/VI/2017 dengan droping Rp200.000.000 Saat pinjaman terakhir ini, debitur menolak membayar biaya asuransi sejumlah nominal pinjaman. Sehingga jumlah hutang menjadi Rp330.000.000. Namun sebelum meninggal, debitur sempat melakukan pembayaran sekitar Rp86.000.000 dan tersisa pokok pinjaman sebesar Rp224.000.000. Agunan pada pinjamam awal adalah mobil, dan pada pinjaman terakhir diganti dengan  sertifikat tanah dan bangunan. Bahkan sebelum meninggal, debitur dengan diketahui dan disetujui ahli waris Mariantje Manafe menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut menjadi milik BPR Christa Jaya  yang disahkan dalam akte didepan Notaris.
“Munculnya masalah adalah pasca debitur Welem Dethan meninggal dan ahli warisnya Mariantje Manafe (isteri Welem Dethan) menolak melunasi seluruh jumlah hutang. Alasan ahli waris ahli waris  tidak mau melunasi hutang suaminya, karena ia merasa tidak tahu adanya hutang tersebut karena ia tidak ikut tanda tangan saat transaksi terakhir itu. Bahkan ahli waris memilih melaporkan direktur BPR Christa Jaya Perdana, Lany Tadu ke PN dan PT dan menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan sebagai agunan dan meminta pelunasan seluruh utang karena suaminya sudah meninggal,” tutup Chris.
Chris menyesalkan tindakan ahli waris yang menggugat mereka, karena diakuinya sebelumnya pihak BPR Christa Jaya sudah melakukan upaya mencari solusi agar hutang tersebut bisa dilunasi dengan membebaskan denda dan bunga. (Eddy Amasanan)