Beranda Berita Kota Dampak Pemberian Asimilasi dan Integrasi Narapidana Menghadapi Covid-19

Dampak Pemberian Asimilasi dan Integrasi Narapidana Menghadapi Covid-19

122
0
KUPANG, RANAKA-NEWS.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan negara-negara di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah.
“Otoritas negara harus mengkaji cara untuk membebaskan mereka yang paling rentan. Diantara mereka ada tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Untuk pembebasan para narapidana harus segera dilakukan karena kelebihan kapasitas di banyak tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para staf rentan terhadap Coronavirus”.
Menanggapi seruan PBB, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Ham RI merespon dengan melakukan kajian untuk memberikan asimilasi dan integrasi kepada sejumlah narapidana mulai 31 maret lalu.
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Pertanggal 8 April 2020, lebih dari 35 ribu narapidana mendapat asimilasi. Adapun jika mengacu pada data World Prison Brief, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas 104%.
Kebijakan ini bukan hanya di Indonesia saja, namun juga negara-negara lain di dunia seperti pada awal April, pemerintah Inggris menyatakan akan membebaskan narapidana dengan masa tahanan tersisa selama dua bulan atau kurang.
Di Amerika Serikat, dorongan untuk pembebasan narapidana mulai bergulir seiring penyebaran cepat virus tersebut. Saat ini, Amerika Serikat merupakan negara dengan laporan kasus Coronavirus (Covid-19) tertinggi di dunia yakni melebihi 400 ribu kasus.
Kemudian beberapa negara di Amerika Latin memberlakukan penangguhan cuti liburan hingga larangan atau pembatasan kunjungan. Namun, kebijakan ini dan buruknya kondisi penjara di tengah pandemi telah memicu protes yang berujung pada kerusuhan di berbagai penjara seperti Kolumbia, Brasil, Venezuela, dan Peru.
Begitupun di Indonesia terjadi kerusuhan narapidana di Lapas Tuminting Manado dalam bulan ini.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) melaporkan 41 narapidana yang terlibat kerusuhan hingga pembakaran di Lapas Tuminting Manado merupakan tahanan dari kasus narkoba.
Dugaan dari motif kerusahan tersebut lantaran tidak mendapatkan pembebasan dalam program asimilasi dan integrasi terkait pencegahan Coronavirus.
Program asimiliasi pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia terhadap 35 ribu lebih napi Indonesia seperti tidak berjalan mulus karena beberapa napi yang mendapat program asimilasi rupanya kembali berbuat ulah dibeberpa daerah ditanah air.
Tercatat bahwa dari puluhan ribu napi yang mendapat program asimilasi dari pemerintah. Beberapa narapidana yang mendapat asimilasi kembali melakukan tindak kriminalitas di sejumlah daerah hal ini tentu akan berdampak dan bertambahnya tugas-tugas kepolisian dan juga terhadap masyarakat disekitarnya.
Dari berbagai temuan oleh polisi terhadap tingkat kriminalitas yang dilakukan paranapi asimilasi berupa penjambretan, pencurian dengan kekerasan bahkan yang melakukan kekerasan di warung-warung karena mabuk.
Akumulasi tindakan kriminalitas yang dilakukakan beberapa napi asimilasi ini tentu sebagai sampel dalam mewakili para mantan napi yang lain yang saat ini sudah kembali ditengah-tengah masyarakat. Hal ini perlu ditinjau kembali kriteria-kriteria yang menjadi dasar pembebasan napi tersebut.
Lalu bagaimana tuntutan kehidupannya ketika kembali kemasyarakat. Karena para mantan napi yang telah dibina dan dipercaya untuk kembali ketengah masyarakat ternyata ada sebagian yang kembali melakukan kejahatan.
Selanjutnya persoalan yang dilakukan para napi asimilasi tentu mengundang beragam komentar tentang prilaku negatif para napi asimilasi dan juga muncul berbagai kritikan terhadap pemerintah atas pembebasan para napi tersebut. Tentu banyak kriteria penilaian yang menjadi pertimbangan seseorang berhak mendapat asimilasi dari pemerintah. Dalam konteks ini perlu dikaji sebab-sebab para napi asimilasi kembali berulah.
“Apakah perbuatan kriminal yang dilakukan benar terdesak karena lapar karena tidak mendapat pekerjaan akibat Covid-19. Ataukah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja karena mempunyai moral dan tabiat negatif yang susah untuk berubah?”
Jika perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja karena memiliki moral dan karakter negatif maka tidak perlu juga menjustikasi pemerintah terhadap perbuatan beberapa napi yang mendapat asimilasi, sebab jika moralitas seseorang terdegrasi sekalipun diganjar dengan hukuman berat namun moralitas negatif tetap ada dalam dirinya maka petindak tersebut susah untuk berubah.
Tantangan tugas Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5,6 dan 7 secara tegas mengamanatkan bahwa (5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
(6) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
(7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
Dari Undang-undang ini terlihat jelas bahwa aparat kepolisian mempunyai tanggungjawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat Republik Indonesia.
Dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat asimilasi menjadi catatan penting bagi pemerintah dan aparat kepolisian di Republik ini, tugas dan tanggungjawab yang terbilang berat ditengah situasi ketertiban masyarakat Indonsesia yang diperhadapkan serangan Covid-19 ditambah lagi dengan ulah para napi tersebut tentu sangat merepotkan pemerintah terutama aparat kepolisian.
Dengan adanya kejadian ini diharapkan kepada pemangku kepentingan di Republik ini untuk mengkaji kembali kebijakan pemberian asimilasi terhadap para napi di tanah air agar tidak membebani tugas-tugas kepolisian juga tidak menambah beban psikologis terhadap masyarakat tanah air yang sudah tergoncang secara psikologis akibat serangan Covid-19. (Volkes Nanis)