Beranda Daerah Penghancuran Tanaman Padi di Lewa, Oktavianus: Ini Demi Kepentingan Pemerintah dan Masyarakat

Penghancuran Tanaman Padi di Lewa, Oktavianus: Ini Demi Kepentingan Pemerintah dan Masyarakat

276
0
KUPANG,RANAKA-NEWS.com- Plt.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur, Oktavianus Mbaku Muku, SP.,M.Si mengklarifikasi informasi yang beredar di laman Facebook terkait penghancuran tanaman padi masyarakat di lahan Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur tepatnya di Kecamatan Lewa adalah keliru. Hal ini disampaikannya melalui telepon seluler pada Sabtu (24/4/2020) malam.
Media juga berhasil mengkonfirmasi langsung dengan petugas BBU yang tanaman padinya ikut dihancurkan.
Oktavianus menjelaskan bahwa informasi itu keliru. Berikut fakta tentang alasan penghancuran padi yang harus diketahui publik, khususnya masyarakat Sumba Timur Kecamatan Lewa yang disampaikan Plt Kadistan Kabupaten Sumba Timur;
Pertama : lahan padi itu bukan milik petani yang berasal dari masyarkat;
Kedua : bahwa lahan itu memang milik Dinas pertanian yang merupakan Balai Benih Unggul (BBU) yang fungsi lahan sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 347 tahun 2003  tentang Pengelolaan BBU (balai benih utama);
Ketiga : pengelola atau yang menanam padi bukan petani yang berasal dari masyarakat sebagaimana informasi pada laman FB tersebut. Tapi pengelola adalah ASN dan PTT yang ditugaskan di BBU yang berada di bawah Dinas Pertanian Sumba Timur;
Keempat : penanaman padi tersebut demi kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat;
Kelima : para petugas BBU yang mengolah lahan milik pemerintah tersebut tahu benar apa tugas mereka yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam pengelolaan lahan, penanaman benih padi unggul demi kepentingan penyediaan benih unggul bagi masyarakat untuk ditanam demi ketersediaan pangan di Sumba Timur, bahkan untuk dijual demi peningkatan PAD. Dan mereka digaji oleh pemerintah untuk melaksanankan tugas memfungsikan lahan BBU tersebut sesuai Peraturan Kementan nomor 343/2003 tersebut;
Keenam : bahwa penghancuran tanaman padi tersebut sudah melalui kesepakatan bersama antara Dinas Pertanian (Plt, Kabid dan Kasubag) dengan para petugas BBU yang menggarap lahan tersebut, dan  bukan tindakan sepihak. Tindakan penghancuran disepakati  bersama antara para pengguna lahan dan tim Dinas, karena setelah kesepakatan pertama pada Januari 2020 dengan permintaan penghentian kegiatan penanaman usai panen tidak digubris maka dinas mengambil tindakan tegas;
Kronologi kejadian sampai terjadinya penghancuran tanaman padi.
Oktavianus menjelaskan pihaknya dalam hal ini dinas pertanian Kabupaten Sumba Timur sudah melakukan pendekatan pada bulan Januari dengan pengelola lahan untuk tidak boleh melakukan penanaman lagi setelah panen.
“Pendekatan sudah dilakukan di bulan Januari dan Februari agar setelah panen, hentikan semua kegiatan penanaman untuk kepentingan pribadi, karena akan dilakukan penanaman benih padi unggul demi kepentingan pemerintah dan masyarakat (petani). Alasan kami mengambil tindakan pengancuran dilandasi pendekatan personal, diskusi, pemberian pengertian dan akhirnya kami lalukan penghancuran. Jadi semua sepakat tidak ada tindakan sepihak dari kami. Semua setuju karena kami beri penjelasan bahwa padi mereka ditanam tidak serempak, sehingga kemungkinan panen tidak bersamaan dan bisa sampai bulan Juli atau Agustus baru selesai. Dan Dinas baru bisa tanam September dan panen bisa sampai 4 bulan belum ditambah 1 bulan sertifikasi maka akan bisa siapkan benih unggul di Desember 2020. Dan itu sudah sangat terlambat untuk program Dinas dalam hal penyediaan benih unggul Oktober-Maret 2021,” jelas Oktavianus.
Oktavianus menambahkan tindakan penghancuran ini dilakukan karena pada Maret lalu saat timnya turun mengecek ke lokasi pertanian, masih ada kegiatan pertanian sehingga pihak Dinas pertanian mengambil tindakan tegas.
“Malah saat kami turun cek lokasi ke lahan pada Maret 2020, kami dapati bahwa kegiatan pertanian masih berlangsung dengan tanaman baru pada lahan 4,75 ha dari 6 hektar yang awal ditanami. Maka kami sebagai pemerintah mengambil tindakan tegas menghancurkan tanaman yang ada untuk melaksanakan program kerja dinas,” ungkap Oktavianus.
Oktavianus menegaskan tindakan penghancuran dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bukan tindakan sepihak.
“Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa penghancuran dilakukan dengan kesepakatan bersama. Bukan tindakan sepihak.  Penghancuran dilakukan karena  Dinas harus kejar waktu tanam dan siapkan benih unggul. Jika menunggu sampai panen karena tidak bersamaan waktu tanam, maka akan memakan waktu sampai bulan Juli bahkan Agustus, dan itu sudah sangat terlambat dari jadwal Dinas dalam hal penyediaan benih unggul. Sedangkan Dinas harus selesaikan penanaman sampai siapkan benih unggul untuk Oktober 2020 – Maret 2021. Paling lambat pada  September benih unggul sudah didistribusikan. Sehingga jika menunggu waktu panen, akan selesai hingga Juli atau Agustus,” tegas Oktavianus.
Lanjut Oktavianus, bahwa jika Dinas tidak ambil tindakan tegas, maka kemungkinan Sumba Timur akan kekurangan bahan pangan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan apalagi jika benar-benar terjadi lock down,  maka dampaknya kekurangan pangan akan sangat besar.
“Alasan lain  diambil tindakan penghancuran untuk percepatan penanaman benih unggul adalah karena kondisi anomali akibat musim hujan yang tidak stabil di Sumba Timur, sehingga banyak petani alami gagal panen. Dan diperburuk dengan pandemi covid 19 dan bisa menuju lock down,’ tambah Oktavianus.
Ia juga akan bersurat resmi memanggil dan menegur narasumber informasi yang mem-blow up ke media sosial (fb) ini. Jika ini berasal dari internal Dinas di BBU, maka tentu saja akan ada sanksi tegas.
Namun hingga saat ini Oktavianus menyatakan ia masih menunggu arahan Bupati sebagai atasannya apa langkah tegasnya.
Ia meminta kepada siapapun yang menjadi sumber informasi yang sudah beredar di laman FB untuk bersikap bijak dalam men-share informasi. Apakah informasi ini layak dikonsumsi publik, dan apakah ia memiliki sumber dan data valid dari sumber yang benar? Harusnya dirinya dikonfirmasi dan harus tahu aturan UU ITE  terkait penggunaan media sosial.
Sementara itu, Dua oknum PNS (enggan disebutkan namanya) yang ditugaskan di BBU Lewa dan ikut menanam di lahan BBU serta yang padinya dihancurkan, saat dikonfirmasi via telepon seluler, keduanya mengakui bahwa masalah penghancuran padi milik mereka bukan tindakan yang salah. Karena semua sudah dibicarakan dengan baik antara pihak petugas BBU yang menanam dan Tim Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur.
Tindakan penghancuran jelas mereka memang sudah sesuai aturan karena saat ini sudah waktunya pesemaian dan penanaman benih padi unggul untuk disertifikasi dan dibagikan ke masyarakat (petani). Jadi mereka akui ini kesalahan mereka tidak menataati peringatan dari Dinas yang sudah dinyatakan sejak Januari 2020 agar hentikan penanaman baru setelah panen tanaman padi yang sudah terlanjir di tanam. Tapi diakui mereka bahwa ada beberapa oknum petugas yang masih menanam lagi setelah panen. Dan karena masa persiapan lahan untuk penanaman benih unggul harus segera dimulai maka kesepakatan bersama dibuat untuk penghancuran. Dan semua pihak menerima tidak ada yang komplain.
Terkait postingan di laman Facebook, mereka nyatakan bukan ulah para petugas yang padinya dihancurkan. Entah siapa mereka tidak tahu bahkan menyayangkan oknum penggungah tersebut karena tanpa konfirmasi ke mereka langsung mengupload dengan caption yang membuat penilaian buruk tentang pemda Sumba Timur.
“Kami mohon maaf kepada pemerintah jika kelalaian kami dilapangan sudah menimbulka masalah. Karena sudah menanam dilahan pemda. Tapi kami sudah mematuhi kesepakatan penghancuran dan bahkan saat ini sudah mempersiapkan lahan dan akan menyemaikan benih Senin nanti. Kami sangat mendukung program pemerintah dalam penyeediaan benih unggul untuk petani. Bahkan kami bersedia kerja sama dengan media untuk pantau kinerja kami di lapangan. Asalkan semua dikonfirmasi dengan prosedur yang semestinya. Kami siap kerja sama dalam pemberian informasi, ungkap mereka.
Kepada pemosting, mereka ingatkan untuk  bijak gunakan media sosial. Agar tidak timbulkan masalah bagi banyak pihak. Yang punya kewenangan membuat berita adalah jurnalis sehingga hargailah kewenangan mereka. Karena semua pemberitaan ada pertanggung jawabannya. (Eddy Amasanan)