Beranda Daerah Kebijakan Pemdes Simpang Siur Terkait Bantuan Dana Desa

Kebijakan Pemdes Simpang Siur Terkait Bantuan Dana Desa

268
0
MAKASSAR, RANAKA-NEWS.com – Terkait dengan anggaran Dana Desa yang sudah dianggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maka dengan respon yang dilakukan oleh desa Petuntawa dalam hal ini Kepala Desa bersama Badan Pengawas Desa (BPD) melalui rapat yang telah dilaksanakan.
Dalam hal ini sempat viral lewat media sosial (grup fb) Jumat, 24 April 2020 langkah yang diambil oleh Kepala Desa Petuntawa dengan memposting status agar memohon mahasiswa Petuntawa dimanapun berada untuk mengirim nomor rekening agar mendapatkan bantuan dari pemerintah desa.
Menanggapi hal itu Gebhardus Arispusjoyo Kedang kepada Ranaka-News.com mengatakan sangat miris dengan postingan Kades Petuntawa melihat masih ada cara lain yang bisa diambil oleh Pemerintah Desa Petuntawa dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa seperti hal nya membangun komunikasi dengan mahasiswa di daerah yang terkena dampak Covid-19 atau zona merah.
“Saya secara pribadi sangat kecewa dan menangis melihat postingan dari Kades padahal masih ada regulasi lain yang bisa diambil dalam menyalurkan bantuan supaya diakhir nanti bisa dipertanggungjawabkan contoh nya membangun komunikasi dengan mahasiswa yang bisa dipercaya untuk menjadi penyambung mahasiswa lainnya”
 Lebih lanjut, Arhi sapaan akrabnya, mahasiswa jurusan PPKN FKIP UPRI mempertanyakan soal langkah atau regulasi yang diambil oleh pemerintah desa Petuntawa lewat rapat bersama dengan badan pengawas desa (BPD), walaupun sudah disepakati bersama namun sangat menyayangkan regulasi dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa walaupun itu sebagai kebijakan dari pemerintah desa.
“Mungkin karena kami selalu meminta kebijakan pemerintah desa untuk memberikan bantuan baik lewat media pers, fb, dll itu bukan karena kami hanya meminta-minta saja tapi itu merupakan hak kami sehingga kami berharap agar ada regulasi/langkah lain dalam memberikan bantuan”, tuturnya.
Untuk membenarkan informasi yang beredar di media sosial (grup fb) Ranaka-News.com mencoba menghubungi Kepala Desa Petuntawa Wilhelmus Tulada Langoday namun belum ditanggapi sehingga Ranaka-News.com langsung menghubungi Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Petuntawa untuk membenarkan informasi tersebut.
Sementara itu,Ketua Badan Pengawas Desa (BPD), Petuntawa Yosef Arakian mengatakan bahwa pembahasan terkait situasi Covid-19 yang mengakibatkan ada larangan dari pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengimbau kepada warga masyarakat (mahasiswa) untuk jangan dulu pulang kampung sehingga kami menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain mengupayakan untuk mahasiswa dipulangkan, langkah seperti apa untuk mahasiswa yang di zona merah dapat terbantu.
“Jadi untuk informasi itu mungkin kebijakan dari Kades sendiri karena tidak ada dalam kesepakatan dalam rapat untuk meminta nomor rekening adik-adik mahasiswa yang di zona merah seperti Makassar, Malang, Kupang, dan lain-lain,” Pungkasnya.
Untuk diketahui mahasiswa Petuntawa yang melanjutkan pendidikan di kota Makassar sebanyak enam (6) orang yang mengeyam pendidikan di bangku perkuliahan yang tersebar di beberapa kampus kota makassar. (Markus Kari)