Beranda Daerah Bupati Matim Berpihak Pada Kapitalis Bukan Pada Rakyat

Bupati Matim Berpihak Pada Kapitalis Bukan Pada Rakyat

237
0
Ketua Plt, GMNI Cabang Makkasar, Ferdinando.
BORONG, RANAKA-NEWS.com – Konflik yang terjadi di Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, semakin ramai diperbincangkan di beberapa media lokal di Nusa Tenggara Timur.
Konflik ini membuat beberapa stakeholder gerah. Dari tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda angkat bicara bahwa mereka menolak kehadiran pabrik semen ini. Dengan berbagai pertimbangan yang cukup rasional.
Ketua Plt GMNI cabang Makassar, Ferdinando Saferi dalam hal ini ingin sampaikan keresahan atas kebijakan Bupati Manggarai Timur, yang mana dirasa sudah menciptakan Neokolim atau penjajahan terhadap masyarakat adat di Desa Satar Punda.
“Kebijakan Bupati Matim Ini adalah bentuk penjajahan baru melalui sistem pemerintahan yang masif dimainkan oleh Bupati dan Gubernur NTT untuk mengambil tanah rakyat,” terangnya kepada media ini via WhatsApp, Sabtu (2/5/2020).
‘Perselingkuhan’ kedua tokoh besar ini [Pemkab Matim dan Pemprov NTT] dengan investor merujuk pada penjajahan hak milik rakyat Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda.
Lanjut Ferdinando, saya geram di saat saya membaca berita yang dilansirkan oleh beberapa media lokal di NTT, bahwa Bupati Matim, Agas Andreas mengelak bahwa, bukan dia yang memanggil beberapa tokoh masyarakat Desa Satar Punda untuk bertemu dengan dia terkait pembahasan pembagunan pabrik semen ini.
Sementara pengakuan dari beberapa masyarakat dari Desa Satar Punda yang di lansirkan beberapa media lokal di NTT bahwa Bupati Agas yang memanggil masyarakat Desa Satar Punda untuk bertemu Bupati bukan masyarakat yang minta untuk bertemu.
Disini saya cukup untuk menilai bahwa Bupati Matim mulai mengelak dengan kenyataan yang ada. Berarti benar bahwa Bupati Matim selingkuh dengan investor untuk tetap sepakat membagun pabrik semen ini. Dan saya berpikir bahwa apabila pabrik semen ini tetap berdiri, yakin dan percaya akan banyak konflik yang terjadi.
Contoh dari sisi Amdalnya akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar desa Satar Punda dan desa-desa sekitar yang berdekatan dengan pabrik juga akan mendapatkan dampak buruk dari perusahan semen ini.
Menurut UU Nomor: 27 tahun 1999, dalam pasal 3 menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi beberapa poin dalam pasal 3 ayat 1 ini yakni: poin ‘c’ menegaskan bahwa proses dan kegiatan yang secara pontensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfatannya dan dalam poin ‘e’ menegaskan bahwa proses dan kegiatan yang dapat mempengaruhi kawasan pelestarian konservasi sumber daya alam dan/atau perlindugan cagar budaya.
Hal ini yang mesti di pertimbangkan bersama, bahwa dalam analisis aturan Amdalnya sudah ada pertimbangan hukum akan dampak jika di bangun pabrik ini.
Apakah Bupati sudah tinjau hal itu? saya rasa tidak! Bupati hanya berpikir kepentingan pribadinya sendiri.
Yakin dan percaya polusi udara dan kehilangan identitas kultur kebudayaan masyarakat setempat dan juga sektor pertanian di sekitar pabrik juga akan berdampak buruk.
Dan bisa saja akan merusakan tanaman, dan akan terjadi kontradiksi moralitas kemanusia jika pabrik ini tetap di bangun.
Pertimbangan jangka panjang yang mesti di pikirkan oleh Bupati sebenarnya bukan soal hari itunya di saat pabrik di buka.
Bupati harus selesaikan masalah ini sesuai dengan kultur dan kebudayaan Manggarai dan pabrik ini mesti di tolak.
Bupati jangan lagi berpihak pada investor tapi harus berpihak pada masyarakat Desa Satar Punda. (Ferdinando)