Beranda Daerah Warga Lapor PJS Pong La’o Ke Polres Manggarai

Warga Lapor PJS Pong La’o Ke Polres Manggarai

510
0
RUTENG, RANAKA-NEWS.Com- Masyarakat Desa Pong La’o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur Mendatangi Polres Manggarai Senin, (08/05/2020).
 
Kedatangan masyarakat Desa Pong La’o didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ladikum guna melaporkan Pejabat Sementara (PJS) Pong La’o Damasius Herong, tarkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2020.
 
Ano Judu salah satu warga Pong La’o kepada media ini menjelaskan kedatangan masyarakat Pong La’o ke Polres Manggarai untuk melaporkan Pejabat Senentara (PJS) Damasius Herong terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 di Desa Pong La’o.
 
“Pak Dia mengambil keputusan sepihak bekerjasama dengan PT. Badarsa Karya Elektrik tanpa melibatkan RT, BPD ,PPK di Desa Pong La’o”, kata Ano
 
Adapun laporan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Pong La’o yakni;
1.) Kepala desa pong la’o mengambil keputusan sendiri bantuan meteran listrik gratis dalam melaksanakan kegiatan tanpa melibatkan unsur RT, BPD dan Tokoh Masyarakat.
2.) Bantuan meteran gratis di desa pong la’o terkesan tumpang tindih dan syarat kepentingan karna di anggap tidak sesuai regulasi.
3.) Pjs.kepala desa pong la’o ambil keputusan sepihak bekerjasama dengan PT.Badarsa Karya Elekrik tanpa melibatkan unsur RT, BPD dan tokoh masyarakat.
4.) Nama-nama dan Surat Ketetapan (SK) penerima bantuan meteran gratis tidak di ketahui oleh unsur RT, BPD dan tokoh masyarakat.
5.) RAB proyek ini juga tidak di publikasikan ke masyarakat.
6.) Bantuan tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020, dan dalam proses pengerjaanya tidak ada papan informasi yang di pasang.
7.) Pemasangan instalasi meteran gratis ini di sasarkan ke rumah yang tidak layak huni (rumah bambu)
8.) Pemasangan instalasi dan meteran gratis ini hanya dua titik mata lampu.
9.) Setelah pasangan instalasi dan bantuan metran gratis ini, pihak instalator meminta uang ganti pulsa dengan jumlah variasi kepada penerima bantuan.

Ia juga menambahkan PJS Desa Pong La’o hanya mengambil keputusan sendiri dalam mengalokasikan meteran gratis tanpa melibatkan unsur RT, BPD dan tokoh masyarakat.

“Bantuan meteran gratis di Desa Pong La’o kami beranggap tumpang tindih dan sarat kepentingan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan meteran gratis tersebut tidak dipublikasi baik RT, BPD dan masyarakat”, ungkap Ano.

Ano juga menceritkan sebelumnya masalah ini sudah di kalrifikasi oleh pjs kepala Desa Pong La’o, akan tetapi yang di undang waktu itu hanya sepihak saja sehingga kami merasa belum puas atas kalrifikasi itu, oleh karena itu hari ini kami datang untuk melapor dan menindaklnjuti dugaan penyelewengan dana desa ini.

“Kami berharap agar laporan ini diterima dan segera diproses secara hukum”, tutup Ano.

Diketahui laporan ini diterima langsung oleh Kanit III Tipidkor Aipda Joko sugiarto, S.Ap. Dalam keteranganya kepada awak media surat tersebut kami terima dan belum di disposisikan karena harus menunggu surat proses penyelidikan dan surat itu sudah ada di bagian pelayanan. 

“Belum didisposisi yang karena nantinya diajukan lagi ke pimpinan atau pak Kapolres. Setelah itu kalau sudah didisposisi baru keluar surat perintah penyelidikan”, ungkapnya kepada media.

Reporter : Yhono Hande