Beranda Berita Kota Front Mahasiswa Nasional Cabang Kupang Menolak Pembayaran UKT Semester Ganjil 2020

Front Mahasiswa Nasional Cabang Kupang Menolak Pembayaran UKT Semester Ganjil 2020

158
0
KUPANG, RANAKA-NEWS.com – Di tengah pandemi Covid-19 saat ini seluruh sektor mengalami keterpurukan. Salah satu sektor yang mengalami keterpurukan adalah sektor pemuda mahasiswa.
Pemuda mahasiswa di perhadapkan dengan kebijakan dari pemerintah agar melakukan pembelajaran secara daring sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Di lain sisi kebijakan untuk kuliah daring memberatkan mahasiswa karena sarana dan prasarana dalam menunjang kuliah online masih rendah tidak semua mahasiswa memiliki akses teknologi dan jaringan yang baik, tenaga pengajar pun memberatkan mahasiswa dengan tumpukan tugas yang justru menjauhkan pemuda mahasiswa dari persoalan rakyat yang sebenarnya.
Terhitung sejak tanggal 8 April 2020 FMN Cabang Kupang melakukan investigasi sosial terhadap mahasiswa undana dalam mengisi survei yang dijalankan. Dari 102 tanggapan sebanyak 85,2% kesulitan dalam kuliah online, 69,6% terbebani atas biaya tambahan yang dikeluarkan untuk membeli kuota, 61,7% setuju jika kampus Undana mensubsidikan kuota dan bantuan kebutuhan pokok kepada mahasiswa yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kuliah online, jika pandemi ini berlanjut 80,3% mahasiswa undana menyetujui jika melakukan pemotongan terhadap UKT mahasiswa.
Di tengah persoalan pandemi Covid-19 justru semakin terlihat watak kampus Undana yang tidak mengabdi kepada rakyat sesuai tridarma perguruan tinggi. Kampus Undana tidak memperhatikan nasib mahasiswa yang kesulitan dalam membayar UKT semester ganjil tahun 2020 diakibatkan orang tua/wali yang menjadi sumber pembiayaan UKT kesulitan mendapatkan uang untuk membayar UKT.
Banyak pemuda mahasiswa yang orangtuanya bekerja sebagai petani, mereka kesulitan menjual hasil pangan di pasar karena aktivitas di pasar berkurang dan penggusuran rakyat atas tanahnya sendiri oleh pemerintah juga menyulitkan kaum tani untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, ada yang orang tuanya adalah buruh dan diantara mereka ada yang sudah di PHK atau gaji mereka tidak dibayarkan, dan profesi yang lain pun sama mengalami kesulitan dalam membayar UKT di tengah pandemiK Covid-19.
Sayangnya kampus Undana tidak melihat persoalan rakyat ini, tidak ada bantuan nyata yang di berikan kampus Undana untuk mengurangi persoalan rakyat selain SK rektor Undana Nomor :351/KU/2020, namun jika ditelisik lebih jauh isi dari SK tersebut bukanlah bantuan dari pihak kampus Undana dikarenakan bantuan tersebut tetap di ambil dari UKTnya mahasiswa.
Meskipun Universitas Nusa Cendana telah menggalangkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak Coronavirus, sejak tanggal (22-23/4/2020), Undana mendistribusikan bantuan logistik berupa beras 2,5 Ton ke beberapa rumah ibadat umat Nasrani serta Muslim di Kota Kupang sebanyak 9 tempat.
Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu dalam komentarnya mengatakan, bantuan tersebut merupakan sumbangan sukarela terhadap masyarakat. Bantuan tersebut satu (1) Tonya bantuan dari BANK NTT Cabang Kupang hasil kolaborasi selama ini.
Alasan tersebut justru sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah dijalankan oleh para dosen Fakultas Perternakan (Fapet) Universits Nusa Cendana (UNDANA) Kupang yang selang beberapa hari memberikan bantuan sembako kepada mahasiswa.
Bantuan berupa 5 Kg beras, 10 bungkus mie instant dan 15 butir telur ayam (ada sekitar 300 paket yang dibagikan bersumber dari dana pribadi Dosen Fapet Undana dan bukan dari institusi (27/4/2020).
Dr.ir. Johanis Ly, M. Sc, mengatakan pembagian tersebut hanya untuk mahasiswa yang berasal dari luar pulau Timor karena keterbatasan kemampuan dosen dan sebanyak 222 mahasiswa yang menerima bantuan sementara disusul yang berikutnya.
Alasan yang dilontarkan oleh rektor Undana sangat tidak tepat dan tidak bijak dalam mengambil keputusan.
Adapun disampaikan dari Kepala Humas Undana, David Sir kepada media, Jumat (24/4/2020) pagi, mengatakan Undana akan memberikan subsisidi SPP berupa pemotongan biaya SPP untuk mengganti uang pulsa bagi mahasiswa yang belajar dengan sistem daring atau online selama wabah Coronavirus.
Undana tidak bisa memberikan subsidi kuota gratis karena Undana tidak ada nomenklatur. Alasan lainya tidak memberikan subsidi kuota karena tidak di anggarkan dalam Kemendikbud. Dari situasi ini terlihat jelas Undana tidak ada niatan dalam membantu mahasiswa sebagai salah satu sektor yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Kebijakan Undana dalam menanggapi pandemi Covid-19 tidaklah membantu orangtua/wali mahasiswa ditengah ancaman PHK, ditengah ancaman pandemik dan krisis pangan di tanggal 27 April 2020 sebanyak 12 Kabupaten di NTT yang gagal panen dan dan 20 April 2020 tercatat sebanyak 8000 lebih pekerja yang di PHK serta di himbau untuk dirumah saja.
Hal ini justru menjadi pukulan mematikan jika melihat Data BPS 2018 sebanyak 54,73% penduduk NTT bekerja pada sektor pertanian, 9,64% perdagangan dan 8,96% pada industry pengelolahan.
Tuntutan untuk membayar UKT semester ganjil 2020 ini sama saja dengan mendorong orangtua mahasiswa membahayakan diri melakukan aktivitas ekonomi untuk bisa memenuhi pembiayaan UKT. Hal ini menunjukan bahwa kampus Undana sama sekali tidak berpihak atau mengabdi pada masyarakat dengan kebijakan yang dilakukan. Kebijakan tersebut pun tidak mempunyai kejelasan kenapa dalam perkuliahan online yang tidak bertatapan muka langsung, tidak menggunakan fasilitas kampus Undana tapi tetap saja kampus Undana memungut UKT dari mahasiswa. Tidak ada kejelasan untuk apa UKT tetap ada ketika perkuliahan dijalankan secara online.
Jika kita mengacu pada permenriset Dikti Nomor: 22 Tahun 2015, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yaitu sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya, yang terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, keluarga, atau yang membiayainya. BKT = Biaya Kuliah Tunggal, yaitu keseluruhan biaya operasional mahasiswa persemester.
Menjadi pertanyyannya, apa yang dimaksudkan dengan biaya operasional?, menimbang pada Permenristekdikti Nomor: 6 Tahun 2016 tentang BOPTN, dijelaskan, Bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
BKT menurut Tayangan Standar-standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014 dijelaskan bahwasannya BKT terdiri dari dua unsur yakni Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL).
BL adalah biaya operasional satuan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi, BL merupakan biaya untuk keperluan belajar mengajar. Sedangkan BTL adalah biaya operasional satuan yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum program studi.
Melihat sekilas profil undana yang sudah menjadi BLU perlu diketahui bahwa Kampus Undana sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2005 Jo PP No. 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Terkait hal tersebut UNDANA dapat menentukan tarif dalam melakukan penarikan dari sektor masyarakat, akan tetapi penentuan tarif layanan disini harus sesuai dengan rumusan dengan Pasal 9 ayat 5 PP No. 23 Tahun 2005 Jo PP No. 74 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa tarif layanan harus mempertimbangkan :
Kontinuitas dan pengembangan layanan; Daya beli masyarakat; Asas keadilan dan kepatutan; dan Kompetisi yang sehat.
Indikator daya beli masyarakat disini harus sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, dimana hal ini erat kaitannya dengan asas keadilan dan kepatutan dalam penentuan tarif pelayanan. Masyarakat disini yang harus menjadi prioritas adalah masyarakat sekitar wilayah kerja dari Institusi BLU.
Terus bagaimana dengan SK yang dikelurkan rektor Undana ditengah keterpurukan masyarakat akibat Covid-19? Apakah sesuai?. Padahal faktanya UKT yang dibayarkan mahasiswa  merupakan biaya yang dialokasikan untuk BL (Biaya Langsung) atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan belajar mengajar, kecuali adalah gaji dosen baik PNS maupun non PNS.
UKT hanya dapat dibayarkan jika mahasiswa memakai fasilitas kampus Undana seperti kuliah tatap muka, penggunaan kelas, penggunaan bahan habis pakai pembelajaran, laboratorium, bahan habis pakai laboratorim, bimbingan tugas akhir, dan lain-lainl. Dalam artian juga uang kuliah yang telah dibayarkan tidak menggaji para tenaga pendidik, staff, satpam, dan sebagainya karena selama pandemi Covid-19, mahasiswa belajar di rumah tidak menggunakan fasilitas kampus Undana, itu sebabnya sangat mungkin bagi mahasiswa untuk meminta pengembalian UKT dan juga menuntut agar UKT semester ganjil 2020 tidak perlu dibayarkan serta dengan uang kuliah yang tidak kita nikmati dari awal pemberlakuan kuliah secara online?. Bukan seharusnya dikembalikan?.
Persoalan Covid-19 saat ini juga harusnya menyadarkan mahasiswa Undana. Hakikatnya menjadi seorang mahasiswa adalah bangkit berjuang bersama rakyat tertindas, pemuda mahasiswa dapat bergerak melakukan perlawanan terhadap sistem penindas dan penghisap rakyat lewat penolakan pembayaran UKT sebagai bentuk pengabdian terhadap rakyat karena gerakan penolakan UKT dapat meringankan beban rakyat yang tertindas dan terhisap.
Maka kami menuntut:
– Hapus UKT( Uang Kuliah Tunggal) Semester Ganjil Tahun 2020 Bagi Seluruh Mahasiswa Undana.
– Kembalikan UKT Mahasiswa Yang Tidak Digunakan Selama Perkuliahan Online.
– Berikan Bantuan Berupa Kuota Internet Gratis Bagi Seluruh Mahasiswa Dan Dosen Tanpa Memotong UKT dan Gaji Dosen.
– Wujudkan Pendidikan Yang Ilmiah, Demokratis Dan Mengabdi Pada Masyarakat.
Mengetahui, Departemen Pendidikan Dan Propaganda. (Eglla)