Beranda Hukum Kriminal KI NTT Gelar Sidang Perdana Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

KI NTT Gelar Sidang Perdana Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

163
0
KUPANG, RANAKA-NEWS.com – Komisi Informasi (KI), Provinsi Nusa Tengara Timur menggelar sidang perdana Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional  Pemuda Indonesia (KNPI) NTT dengan Badan Pertahanan Nasional Kota Kupang. Sidang Ajudikasi Nontiligasi tersebut dilaksanakan pada Kamis (2/7/2020) di Aula Dinas Kominfo NTT, dengan agenda pemeriksaan awal duduk perkara sengketa.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner, Pius Rengka, Anggota Majelis Komisioner, Maryanti Adoe dan Agustinus L.B. Baja, dan Adryan E. Boling, SH bertindak selaku Panitera Pengganti pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi.
Sidang tersebut dibuka Ketua Majelis Komisioner tanpa dihadiri pihak Termohon ( BPN Kota Kupang, red) karena terlambat. Pihak Termohon baru hadir setelah Ketua Majelis Komisioner, Pius Rengka mengetuk palu skor persidangan. Selanjutnya sidang berikutnya akan digelar 10 Juli 2020 dengan kembali memanggil para pihak terkait.
DPD KNPI NTT mengajukan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi NTT setelah mendapat surat kuasa khusus dari Felisitas Nelci Dendo, untuk mendampingi dan/atau mewakili serta memperjuangkan segala kepentingan dan atau hak hukum pemberi kuasa melalui jalur Nonlitigasi. Terutama  terkait dengan penyalagunaan kewenangan/perbuatan kesewenang-wenangan/penggelapan/penyerobotan/perampasan/penguasaan secara tanpa hak atas sertifikat hak milik (SHM) Nomor 276, luas 6.226M2 atas nama Asela Taroci Dendo Amalo, ( ibu kandung pemberi kuasa, red).
Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, dinyatakan Ketua DPD KNPI NTT, Hermanus Thomas Boki, S.Pd dapat melakukan hal-hal antara lain:
Pertama, meminta informasi dan atau penjelasan serta mencari solusi terhadap persoalan a quo, mencari atau meminta berkas dokumen, memberikan keterangan secara lisan dan tertulis, menandatangani segala surat dan/atau dokumen. Singkatnya penerima kuasa dapat melakukan segala sesuatu dalam rangka menjaga dan memperjuangkan kepentingan hukum pemberi kuasa melalui jalur Nolitigasi.
Dengan kuasa khusus tersebut, Ketua DPD KNPI NTT, Hermanus Thomas Boki memohon informasi publik ke BPN Kota Kupang pada 20 November 2019. Informasi itu antaralain mekanisme dan syarat yang wajib hukumnya dipatuhi/dilengkapi sesuai ketentuan dalam permohonan pemecahan sertifikat atas nama pribadi maupun dalam permohonan pemecahan sertifikat tanah warisan serta dasar hukum yang jadi rujukannya.
Kedua Copyan kelengkapan dokumen berkas permohonan saudari Emerentiana M.D. Araujo Nomor 19513/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang menjadi dasar pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemecahan SHM Nomor 276 atas nama (yang sebenarnya) Asela Tarotji Dendo Amalo, bukan atas nama saudari Emerentiana M.D. Araujo.
Menanggapi  permohonan informasi pihak DPD KNPI tersebut, pihak BPN Kota Kupang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Ketua DPD KNPI NTT tidak dapat dikirimkan/ditunjukan kepada pihak-pihak karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik di BPN Republik Indonesia.
Untuk diketahui kurang lebih DPD KNPI NTT telah mengajukan permohonan informasi sebanyak dua kali ke BPN Kota Kupang, dan satu kali mengajukan surat keberatan. Dari sejumlah surat yang disampaikan DPD KNPI NTT, semuanya dibalas oleh pihak BPN Kota Kupang dengan pernyataan keberatan. Namun bagi Ketua DPD KNPI NTT, keberatan yang disampaikan oleh BPN Kota Kupang dianggap tidak benar. Dengan dasar itu DPD KNPI NTT mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi NTT. (RN)