Beranda Hukum Kriminal Diduga Selewengkan DD, Warga Laporkan Eks Kades dan Pjs Goloworok ke-Kejari Manggarai

Diduga Selewengkan DD, Warga Laporkan Eks Kades dan Pjs Goloworok ke-Kejari Manggarai

353
0
RUTENG, RANAKA-NEWS.com – Sejumlah warga masyarakat Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai pada Kamis (9/7/2020).
Pantauan Ranaka-News.com, sejumlah warga Desa Goloworok mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai guna melaporkan eks Kepala Desa Goloworok FDS dan Pjs (Penjabat Sementara) SD yang diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) selama kepemimpinanya dari 2014-2019 hingga lebih 1 milar dan Penggunaan DD tahun anggaran 2020 yang tidak transparan oleh  Pjs SD.
Philipus Jeharut selaku ketua kampung kepada ranaka-news.com ketika di mintai keteranganya mengatakan “Perkiraan kami bisa lebih dari Rp 1 miliar sejak 2014 sampai 2019. Itu hitungan-hitungan kasar kami. Berapa yang sebenarnya, biarkan penegak hukum yang menyelediki,” katanya saat memberikan laporan di Kejaksaan Negeri, Ruteng, Kamis (9/7/2020) pukul 09:30”.
Ia menjelaskan laporan yang diberikan disertai bukti-bukti dan foto-foto proyek yang dikerjakan FDS selama menjabat.

Dia mengungkapkan banyak proyek yang dilaporkan dalam laporan keuangan akhir tahun tetapi tidak sesuai dengan fisik di lapangan. Bahkan ada proyek yang tidak ada pembangunan fisiknya, berbagai kegiatan administrasi perkantoran juga fisiknya tidak tampak sementara pada laporan penggunaan ada item-item barang yang dibeli.
“Kami mencurigai ada manipulasi laporan keuangan tiap akhir tahun yang dilakukan saudara FDS. Kami mohon penegak hukum untuk memeriksa secara lengkap. Negara ini bisa hancur kalau dana desa hanya memperkaya pejabatnya,”ujar Philipus.
Menurut Philipus, setiap mengerjakan proyek dana desa, FDS tidak pernah membuat papan pengumuman mengenai berapa nilai proyek, berapa volume proyek dan siapa yang mengerjakan.
Masyarakat juga tidak pernah tahu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek karena ditutupi oleh FDS.
FDS juga jarang melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan tidak melibatkan Badan Pembangunan Desa (BPD) untuk merencanakan pembangunan desa. Semua dilakukan sendiri oleh SD melalui konsultan proyek yang telah ditunjuknya.
“Dari pengakuan sejumlah anak buahnya, mereka hanya disodorkan kertas untuk tanda tangan persetujuan setelah proyek disusun oleh eks Kades ini. Ini kan praktik tidak benar,” tutur Philipus.
Dia menyebut salah satu proyek mangkrak dan janggal yang dilakukan FDS yaitu pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di halaman ‘Mbaru Gendang’ (Rumah Adat) Kampung Wela. Pembangunan itu masih dikelola dan dibawah pengawasan FDS di tahun 2020, Padahal FDS sudah selesai masa jabatannya pada Oktober 2019.
Saat ditanya, FDS mengaku proyek itu masuk dalam Tahun Anggaran 2019. Anehnya, pengerjaan proyek baru dilakukan mulai tanggal 6 Januari 2020. Padahal Tahun Anggaran 2019 sudah selesai.
“Yang menyedihkan, proyek mangkrak (terhenti) hingga saat ini. Padahal anggarannya ada dan sudah lewat. Ini kan sudah terang-benderang manipulasi dan korupsi,” ujar Philipus.
Sementara Warga pelapor lainnya Yohanes Jelahut menjelaskan alasan Pjs.SD ikut dilaporkan, Dia menduga FDS ikut melindungi SD dalam proyek TPT di Kampung Wela.
Hal itu terbukti dia menyetujui dana desa Tahun Anggaran 2020 dipakai untuk meneruskan pembangunan proyek yang ditinggalkan FDS kemudian SD juga terlibat dalam mengangkut tanah untuk mengisi atau menutup tembok.
“Ada 10 truk yang sudah diangkut sebelum terhenti. Pengakuan tukang yang mengerjakan tembok, memang ada indikasi kerjasama antara FDS dan SD. Maka kami laporkan juga sudara SD, akrab Yohanes Jelahut.
Dia juga menyebut pelaporan FDS karena tidak jelas penggunaan dana desa tahun 2020. Anggaran untuk penanganan Covid-19 dari dana desa tidak jelas penggunaanya.
“Kami ingin semua diproses. Biar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegas Jon.
Sebagaimana diketahui, selama menjabat, SD telah memiliki sebuah mobil pribadi Avanza, Dia juga memiliki sound system yang lengkap untuk acara pesta. Bahkan ada informasi yang berkembang di warga Desa Goloworok, SD memiliki tanah dan Villa di Labuan Bajo.
Sementara FDS adalah pegawai di kantor Kecamatan Ruteng. Dia baru ditunjuk oleh Bupati Manggarai menjadi Pjs Desa Goloworok sejak oktober 2019,” tutup jon.”
Diketahui laporan ini diterima langsung oleh pegawai Post Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Manggarai yang selanjutnya diteruskan ke pimpinan dan tembusan juga ke Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Transmigrasi, Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Kupang. (Tim RN/YH)