Beranda Hukum Kriminal Diduga Penyelewengan DD oleh Eks Kades Golo Worok, TPDI Minta Kajari Cepat...

Diduga Penyelewengan DD oleh Eks Kades Golo Worok, TPDI Minta Kajari Cepat Respon Laporan Warga

164
0
RUTENG, RANAKA-NEWS.com- Menindaklanjuti Laporan Warga Desa Golo Worok yang mendatangi Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai Pada eks Kepala Desa Golo Worok FDS dan Pjs (Penjabat Sementara) SD yang diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) selama kepemimpinanya dari 2014–2019 hingga lebih 1 Milar dan Penggunaan DD tahun anggaran 2020 yang tidak transparan oleh Pjs SD, pada kamis, 9 Juli 2020 lalu.
Menyikapi  hal itu, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Sales, SH kepada wartawan  Minggu (12/7/2020) mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai, Nusa Tenggara Timur segera proses hukum eks Kepala Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai karena diduga korupsi Dana Desa (DD).
Ia menjelaskan Sikap warga beramai-ramai mendatangi Kejaksaan Negeri Manggarai, pertanda dukungan publik Manggarai terhadap pesan dan peringatan Presiden Jokowi agar pejabat di tingkat pusat hingga daerah jangan main-main dengan Anggaran Pembangunan Daerah dan Bantuan Dana Desa untuk warga yang jadi korban atau terdampak.
“Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Manggarai tidak boleh mengecewakan masyarakat yang melapor dan jadikan masyarakat sebagai mata dan telinga Kejaksaan dalam mengawasi penggunaan Dana APBD dan Dana Desa Bantuan Covid-19,” tandasnya.
Pada kesempatan itu masyarakat juga menyampaikan informasi bahwa begitu banyak proyek yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan akhir tahun tetapi terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang digunakan dengan data fisik di lapangan, bahkan ada proyek yang fiktif (tidak ada) tetapi ada laporan penggunaan dana belanja item-item barang yang dibeli.
Terkait Laporan Warga Desa Golo Worok, harus segera disikapi dengan langkah proaktif Kejaksaan Mangarai termasuk meminta BPK Perwakilan NTT untuk melakukan audit investigatif guna menemukan kepastian berapa sebenarnya kerugian negara yang nyata dan pasti.
Kejaksaan dan BPK RI harus berada dalam satu nafas dan kepentingan, agar antara data kerugian yang menjadi dasar kecurigaan Kejaksaan terdapat kesamaan cara pandang sehingga mudah dalam mengungkap peristiwa pidana korupsinya,” tegas Petrus selaku Advokat senior itu. ( YH/Tim RN)