Beranda Daerah Aksi Solidaritas Guru- Guru SMKN 1 Wae Ri’i Minta Kepsek Mundur dari...

Aksi Solidaritas Guru- Guru SMKN 1 Wae Ri’i Minta Kepsek Mundur dari Jabatan

201
0
Aksi Damai Guru-Guru SMKN 1 Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai (Foto: Yhono Hande/ ranaka-news.com)
RUTENG, RANAKA-NEWS.com – Puluhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Wae Ri’i, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Aksi Damai di depan halaman sekolah tersebut, terkait Kebijakan Kepala Sekolah Yustin Maria D. Romas, S.Pd.Ek yang dianggab Otoriter dalam kepemimpinanya, Senin (13/7/2020).
Pantauan Ranaka-News.com, massa aksi dari titik kumpul bergeser menuju titik utama yang jarak kurang lebih 1 km pada pukul 09:00. Aksi damai ini dipimpin langsung oleh koordinator lapangan Fransiskus Jehoda S.Pd.

Dibawah teriknya matahari saat itu, namun bukan menjadi penghalang bagi massa aksi untuk patah semangat dalam gerakannya untuk menuntut kebijakan kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i yang tidak pro terhadap rekan-rekan gurunya.
Fransiskus jehoda dalam orasi ilmiahnya menyampaikan, “kami sebagai pendidik baik yang berstatus komite maupun yang berstatus PNSD merasa bahwa kepemimpinan Sdr. Yustin Maria D. Romas, S.Pd. Ek sangat otoriter, suka memaksakan kehendak, dan tidak menciptakan situasi kondusif di sekolah,” ucap Fransiskus.
“Kami juga menemukan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana di SMK Negeri 1 Wae Ri’i yang berdampak pada adanya dugaan penyalahgunaan dana baik yang bersumber dari partisipasi orang tua maupun Dana Bos,” tambahnya.
Tuntutan Massa Aksi :
1. Penggajian Guru dan Pegawai Komite pada masa Covid-19 sangat tidak berprikemanusiaan.
Guru adalah pendidik generasi muda yang harus diperlakukan secara manusiawi. Kami bukan babu yang diperlakukan secara tidak adil, tidak bermartabat, dan tidak berprikemanusiaan.
Namun, apa yang dilakukan oleh Kepala SMK Negeri 1 Wae Ri’i dengan memberikan gaji kepada guru komite pada bulan April dan Mei 2020 merupakan sebuah penghinaan dan perendahan martabat guru.
Pada bulan April 2020, ada 2 guru komite yang sama sekali tidak diberikan gaji, ada yang diberikan gaji Rp150.000, Rp210.000, Rp225.000, Rp312.000, Rp 370.000, Rp312.000 dan Rp400.000.
Ditengah pandemi Covid-19, guru komite harus menghidupi diri, istri/suami dan anak-anak dengan uang sejumlah itu. Dengan uang sejumlah itu pula kami harus membeli pulsa paket untuk pelaksanaan pembelajaran daring; ada apa semua ini? Apakah karena tidak ada uang?
2. Dua Guru Perempuan mengalami tekanan psikologis dan mengundurkan diri yang menyedihkan juga adalah guru an. Yusta Helena Manto, S.Pd (Guru BP/BK) dan (Guru Seni Budaya) yang tidak dibayar gajinya selama dua bulan mendapatkan intimidasi, diancam dikeluarkan dari sekolah pada Tahun Pelajaran 2020/2021. Karena takut, dua guru ini akhirnya mengundurkan dari sekolah.
3. Pembangunan Sumur Bor dan Renovasi Gedung saat Covid-19, biaya transportasi dan pulsa paket guru tidak diberikan Pada saat guru komite mendapatkan ketidakadilan di atas, Kepala Sekolah mengalokasikan anggaran pembangunan sumur bor senilai sekitar 80-an juta dari dana BOS TA 2020, sementara pada tahun 2019, sudah dibangun instalasi air PDAM dengan 3 meteran di sekolah.
Pembangunan sumur bor pun tidak melalui pertimbangan dewan guru. Juga, pembangunan sumur dianggap kurang urgen karena sudah ada air PDAM (kalaupun air PDAM tidak lancar Itu menjadi masalah umum di Manggarai). Juga ada pembangunan renovasi gedung dari dana BOS pada mása covid-19. Pada saat guru komite menjerit ketiadaan uang unluk biaya transportasi dan komunikasi daring untuk menjangkau siswa.
Kepala Sekolah tidak mengalokasikan satu rupiah pun dana BOS untuk pembelian pulsa paket bagi guru-guru demi kelancaran pembelajaran daring.
Pertanyaannya, bagaimana guru-guru melakukan proses pembelajaran daring ketika mereka tidak mendapatkan gaji secara layak? untuk bertahan hidup saja, itu belum cukup.
4. SMK Negeri 1 Wae Ri’i melakukan bisnis pakaian seragam.
Hal ini tentu bertentangan dengan permendikbud no. 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam. Bahkan pada tahun pelajaran 2020/2021, siswa baru harus membayar uang pakaian seragam sebesar  Rp1000.000 sebagai syarat utama untuk diterima di SMK Negeri 1 Wae Ri’i.
Sementara, kebijakan pengadaan seragam siswa ini dari tahun ke tahun selalu menuai masalah Siswa dikorbankan. Fakta yang kami temukan bahwa masih banyak siswa yang sekarang sudah kelas XI dan Xll belum mendapatkan seragam yang dimaksud seperti seragam pramuka dan sepatu.
5. Bisnis Barang Bekas. Kami juga menemukan adanya modus pembelian barang bekas seperti 1 unit mesin foto copy yang dibeli pada tahun 2018 dan keadaannya sekarang sudah rusak. Juga, pembelian pompa bensin mini second (bekas) tahun 2019 dan keadaannya sekarang sudah tidak digunakan lagi.
6. Pemberhentian pegawai komite pada masa covid-19.
Pada saat aktivitas di sekolah dilakukan secara daring, ada 3 pegawai komite yang dipecat yakni : Ibu Ermelinda Oja (Pegawai Kantin), Pa Fransiskus Asisi (tukang kebun), dan seorang satpam sekolah dengan alasan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan kepala sekolah.
Keputusan ini pun tidak melalui pertimbangan dewan guru dan pengurus komite. Manajemen Kepemimpinan; kepemimpinan yang otoriter. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Sdr. Yus Maria D. Romas, S.Pd, Ek di SMK Negeri 1 Wae Ri’i sangat otoriter, suka memaksakan kehendak.
Dalam pembangunan sumur bor, setiap memimpin rapat, selalu diawali dengan marah-marah. Konsekwensinya, guru dan pegawai tidak mau memberikan pendapat dan pikiran, apa lagi guru komite.
Kepala Sekolah selalu memaksakan keinginan (kehendak) dalam membuat kebijakan di sekolah.
1. Pembangunan sumur bor pada masa covid-19 tanpa melalui musyawarah. pembangunan sumur bor ini dilakukan sebelum dilakukan revisi terhadap RKS Tahun 2020.
2. Kebijakan pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan mewajibkan setiap calon peserta didik baru membayar Rp1.600.000, dengan perincian Rp1.000.000 uang pakaian, dan Rp600.000 uang komite untuk satu semester, tanpa mempertimbangka situasi covid-19 yang sedang dialami oleh orang tua murid.
Dalam aksi kali ini Fransiskus meminta kepala sekolah untuk bisa menemui massa aksi agar bisa melakukan audiensi, namun kurang lebih 30 menit kepala sekolah telah memenuhi panggilan itu serta fransiksus meminta kepala sekolah agar mindur dari jabatannya.
Diketahui aksi solidaritas ini berjalan dengan aman dan lancar dan di dampingi oleh beberapa tim personil dari pihak kepolisian Manggarai. (YH)