Beranda Politik Peringati Hari Tani Nasional, DPW PKB NTT Laksanakan Diskusi Reformasi UU Pokok...

Peringati Hari Tani Nasional, DPW PKB NTT Laksanakan Diskusi Reformasi UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

69
0
KUPANG, RANAKA- NEWS.com- Memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September 2020, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTT gelar diskusi terbatas yang diselenggarakan DPW PKB NTT membahas tentang Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960, dengan menghadirkan Akademisi  dan Praktisi Hukum Unwira Kupang, Michael Fena, berlangsung di Aula Kantor DPW PKB NTT, Rabu (23/9/2020).
“Berbicara tentang petani tentunya kita juga berbicara tentang lahan atau tanah pertanian yang tentunya berkaitan erat  dengan Undang-Undang  Pokok Agraria yang sudah 60 tahun belum ada perbaikan sehingga dalam diskusi ini menjadi masukan dan pokok- pokok pikiran yang menjadi agenda pembahahasan Pemerintah dan DPR terkait Omnibus Law uu pokok agraria tahun 1960,” kata Ketua DPW PKB NTT, Yucundianus Lepa, M.Si.
Kepada media ranaka-news.com, Ketua DPW PKB NTT, Yucundianus Lepa mengatakan selain itu dalam diskusi ini juga ada pemikiran ditengah situasi pademi covid 19 ini, DPW PKB NTT memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah sebagai tanggung jawab partai politik. Dengan harapan Kedepannya Undang-Undang pokok agraria ini masuk dalam agenda Omnibus Law ditahun 2020/2021 sesegera mungkin sebagai program legislasi ditingkat pusat di DPR RI,” ujar Yucundianus.
Sementara itu Dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang, Michael Feka mengatakan tujuan dari diskusi ini dalam rangka memperingati 60 tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Hari Tani  Nasional pada Kamis, 24 September 2020.
Kata Michael, berbicara tentang pendapat reformasi Agraria sehingga saya menyampaikan sebetulnya secara formulasi UU No 5 tahun 1960 tentang agraria sudah sangat baik, sehingga sampai pada tahapan untuk pelaksanaan, betul Upaya Pemerintah melaksanakan sangat minim lalu kelemahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) melahirkan Undang-Undang baru diluar UUPA sehingga misalkan UU kehutanan, minerba, perkebunan sawit  kemudian merampas Hak rakyat untuk mendapat hak atas Tanah.
Karena prinsipnya Reformasi UUPA yang dimulai pada Tanggal 24 September 1960 diera kepemerintahan Soekarno, bahwa rakyat mendapatkan hak milik atas Tanah ini menunjukan perjuangan Soekarno pada waktu itu, bahwa sejarah lahirnya UUPA  itu karena pada era kepemimpinan Hindia Belanda dikuasi oleh investor, pengusaha-pengusaha, sedangkan rakyat sebagai penonton, pekerja Rodi, kemudian Lahirlah UUPA ini No.5 tahun 1960 tentang Agraria ini. Nafas utamanya reformasi pada waktu itu rakyat bisa mendapatkan Hak atas Tanah dan Indonesia bisa berdaulat atas ketahanan pangan tidak bergantung pada Negara lain.
Tentunya dalam rangka Omnibus Law, mengharapkan agar UUPA ini sudah 60 tahun  bertahan lama yang belum dirubah oleh  DPR maupun Pemerintah, itu artinya dari segi formulasi atau perumusan UU itu sudah sangat baik.
“Kita harapkan dari Omnibus Law ini adalah UU diluar dari UUPA, UU kehutanan, Minerba dan seterusnya yang terkait dengan tanah itu harus menyesuaikan sehingga tidak mengembosi UU No. 5 Tahun 1960 agar  reformasi agraria itu secara menyeluruh tidak secara persial agar itu ada keharmonisasi UU supaya tidak ada lagi pelemahan terhadap UUPA dan rakyat bisa sejahtera,” pungkasnya. (MD)

 

 

 

Komentar