Beranda Daerah TTP Waiblama: Perlu Pemberdayaan Masyarakat Areal Waduk Napun Gete

TTP Waiblama: Perlu Pemberdayaan Masyarakat Areal Waduk Napun Gete

144
0
MAUMERE, RANAKA- NEWS. com- Bendungan Napun Gete di Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (23/2/2021).
Peresmian dilakukan Presiden Joko Widodo setelah mengalami dua kali penundaan. Peresmian ini menandakan bendungan Napun Gete siap dioperasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Pembangunan bendungan Napun Gete yang  menelan anggaran sebesar Rp880 Miliar yang bersumber dari dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bendungan yang mulai dikerjakan sejak tahun 2017 oleh PT Nindya Karya ini memiliki kapasitas 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan 99,78 hektar.  Selain irigasi, bendungan ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 meter kubik per detik, serta memiliki potensi pembangkit listrik sebesar 0,71 megawatt.
Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia wilayah Kecamatan Waiblama, Silvester Moan Nurak menyatakan perlu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat area Waduk.

“Hadirnya bendungan Napun Gete, harus disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar area waduk,” kata Pendamping Desa pemberdayaan kecamatan Waiblama, Silvester Moan Nurak, kepada wartawan RANAKA-NEWS.com di Tanarawa, Selasa (24/2/2021).
Menurutnya, upaya ini penting dilakukan agar mendorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan. Selain itu, pemberdayaan dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat agar memiliki tanggungjawab dalam menjaga dan melindungi fasilitas yang sudah disediakan oleh Negara untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat area bendungan meliputi dusun Enakter, Dusun Ilinmedo Desa Ilinmedo. Dusun Werang Desa Werang dan sebagian dusun Wolometang Desa Tanarawa.
Dikatakan, Pemberdayaan merupakan suatu upaya membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Dengan demikian, masyarakat mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi lokal berdasarkan sumber daya yang ada, seperti  mengolah dan atau memanfaatkan sumber daya alam setempat secara optimal dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.
“Masyarakat area waduk hampir seluruhnya petani, maka pemberdayaan di bidang pertanian menjadi salah satu prioritas. Mulai dari kebiasaan ladang  berpindah-pindah menjadi terfokus pada satu tempat dengan memanfaatkan air Waduk. Di samping itu, petani tidak hanya menanam tanaman musiman seperti padi dan jagung tetapi juga membudidayakan tanaman hortikultura yang bisa ditanam dan dipanen sepanjang tahun. Untuk meningkatkan hasil pertanian, tidak harus mempeluas areal tanam tetapi dapat dilakukan melalui pola intensifikasi pertanian,” imbuhnya
Ia menambahkan, hadirnya bendungan harus diikuti dengan perubahan dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat areal waduk yang telah kehilangan lahan pertanian dapat beralih profesi atau membuka lapangan pekerjaan baru, seperti usaha pariwisata, perdagangan dan perikanan.
Kawasan waduk akan menjadi daerah pariwisata, sehingga ini akan memberi peluang usaha bagi masyarakat dengan membuka tempat- tempat yang bisa disinggahi oleh pengunjung waduk seperti warung makan, kios, kafe, homestay atau menjual hasil pertanian. Masyarakat juga dapat membuka usaha lain seperti budidaya ikan dengan membuka tambak.
“Untuk itu strategi yang harus dilakukan meliputi pembentukan kelompok masyarakat, membentuk forum diskusi, melibatkan masyarakat dalam penyususnan perencanaan, melibatkan pemerintah setempat, melibatkan dunia usaha dan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Di samping itu lanjut Silvester, demi menopang usaha ekonomi masyarakat, perlu didukung oleh pembangunan ekonomi di sektor hilir. Misalnya menghadirkan  Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebagai tempat pemasaran hasil- hasil produksi atau menyediakan kebutuhan barang dan jasa”, jelas Silvester.
“Dalam konteks pembangunan Desa, upaya pemberdayaan ini terinclude di mekanisme pembangunan Desa mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan.  Dan merupakan salah satu upaya pencapai Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diantaranya adalah mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan Desa tanpa kelaparan,” pungkasnya. (MN/T)