Beranda Regional TPP Waiblama Fasilitasi Pendataan SDGs Desa Tahun 2021

TPP Waiblama Fasilitasi Pendataan SDGs Desa Tahun 2021

86
0
MAUMERE, RANAKA-NEWS.com- Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, memfasilitasi  proses pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs).
Pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs ini dilakukan oleh Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta  unsur masyarakat.

Hal ini disampaikan Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Waiblama, Silvester Moan Nurak, pada kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa tahun 2021 Desa Natarmage, Sabtu (27/3/2021).
Kegiatan pelatihan dibuka oleh Sekretaris Desa Natarmage, Simon Sedi dan dihadiri oleh Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa yang terdiri dari Pendata Desa, Pendata Rukun Tetangga dan Pendata Keluarga dan Warga.
“Pelaksanaan pendataan SDGs ini dimulai sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Dan saat ini, semua  Desa di Kecamatan Waiblama sedang melaksanakan pendataan di lapangan dan ditargetkan akan selesai paling lambat dalam waktu satu minggu,” jelas Silvester
Lanjutnya, menurut Permendesa nomor 21 tahun 2020, pemutakhiran data SDGs adalah pemutakhiran data Indeks Desa Membangun yang lebih detail dan lebih mikro, sehingga memberikan informasi yang lebih banyak. Dalam Pemutakhiran ini akan ada pendalaman data-data pada level Rukun Tetangga, Keluarga dan Warga.
“Misalnya deskripsi tentang pemukiman, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan tidak hanya melihat  jumlah berdasarkan  skup Desa tetapi langsung menyebut atau mendata pada masing-masing  keluarga dan individu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pendataan SDGs  dilaksanakan dengan metode Sensus Partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam Desa dan dilaksanakan oleh Desa sendiri melalui kelompok kerja  Relawan Pendataan Desa dengan mengambil atau mengumpulkan data dari seluruh Rukun Tetangga, Keluarga dan warga Desa. Data tersebut akan  digunakan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan Desa.
“Pendataan ini sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan perencanaan tahunan Desa di tahun 2022 nanti. Di mana, data yang sudah iinput ke dalam aplikasi SDGs akan diolah lebih lanjut di dalam Sistem Informasi Desa dan menghasilkan rekomendasi dan perbaikan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan –tujuan dalam SDGs Desa,” jelas Silvester.
Silvester mengatakan, peran Kepala Desa dalam kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebagai pembina. Kepala Desa menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa melalui Surat Keputusan. Dan, Kepala Desa juga akan memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa.
Selanjutnya, Sekretaris Desa bertindak sebagai Ketua Pokja Relawan Pendataan Desa. Sebagai pimpinan pada level Desa yang mengelola proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa maka setiap hari  Sekretaris Desa  memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa.
Disamping  itu, Sekretaris Desa menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA). Data by name by address diantaranya terdiri dari  warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak di bawah 15 tahun.
“Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan responden, karena  datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan seperti Puskesmas, Polindes atau Posyandu. Jadi sebelum turun ke lapangan untuk mendata, Sekretaris Desa bersama Relawan terlebih dahulu melakukan pengisian data By Name By Adress ke dalam kuisioner,” terangnya.
Menurut Silvester, kendala yang dihadapi di wilayah kecamatan Waiblama adalah ketiadaan jaringan internet. Sehingga proses pendataan dilakukan secara offline menggunakan format kuisioner pendataan yang diambil dari aplikasi SDGs. Setelah itu, semua data akan diinput secara online ke dalam aplikasi SDGs.
Ia contohkan, ada tiga jenis format kuisioner pendataan yakni, format pendataan Desa dilakukan oleh Perangkat Desa, Format Pendataan RT dilakukan oleh para Ketua RT atau RW dan format Pendataan Keluarga dan Warga oleh Pendata Keluarga dan Warga.
“Untuk menyukseskan pendataan ini kata dia, adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Pendataan Desa dan masyarakat. Diharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat agar bisa menerima kehadiran Tim pendata serta memberikan informasi yang ontentik sesuai keadaan yang sebenarnya,” tutup Silvester. (MN/T)