Beranda Hukum dan HAM Terkait Awololong, AMPPERA-Kupang: Kapolda NTT Periksa Bupati Lembata

Terkait Awololong, AMPPERA-Kupang: Kapolda NTT Periksa Bupati Lembata

102
0
KUPANG, RANAKA- NEWS.com- Aktivis Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera- Kupang) mendesak Polda NTT untuk memeriksa Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur terkait kasus dugaan korupsi proyek wisata Awololong Lembata, NTT. Hal itu disampaikan oleh Alfons Making di Kupang, Sabtu (8/5/ 2021) siang.
Menurut  Alfons, proyek wisata di pulau Awololong bukan keinginan rakyat melainkan keinginan Bupati.
“Jika kita cross chek APBD induk TA 2018, proyek Awololong tidak muncul, tetapi muncul dalam Perbup nomor 41 tahun 2018,” ungkap Making.
Ia menegaskan, Bupati Sunur harus diperiksa dan bertanggung jawab di hadapan hukum karena proyek wisata Awololong mangkrak itu merugikan keuangan negara sebesar 1,4 Miliar.
“Jika Polda NTT tidak memeriksa Bupati Lembata, Yentji Sunur, kami akan demo besar-besaran,” ujar mantan Presidium PMKRI Kupang itu.
Dirinya mengharapkan agar penyidik Polda NTT terus mengembangkan penyidikan agar siapapun yang terlibat, ditersangkakan sesuai Undang- undang yang berlaku.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT, Kombes Pol. Yohanes, S.Sos., S.I.K mengatakan, penyidik Polri dalam menangani setiap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dengan hati-hati dan secara profesional,” katanya kepada Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera – Kupang), Emanuel Boli via whatsapp, Jumat, 7 Mei 2021.
“Penyidik tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan kelompok manapun apalagi untuk kepentingan politik tertentu. Semuanya harus berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah dalam penanganan kasus tersebut,” tegas Kombes Pol Yohanes.
Ia menjelaskan, sesuai dengan P19 dari JPU, penyidik telah menetapkan saudara MAB sebagai tersangka dan berkas perkara akan segera dikirim ke JPU.
“Kembali lagi saya sampaikan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi tidak boleh diintervensi ataupun dipengaruhi siapapun untuk kepentingan siapapun,” jelas Johanes.
Selanjutnya, Kanit II Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT, AKP. Budi Guna Putra, S.I.K menerangkan, berkas perkara kasus korupi Awololong sudah dijlid.
“Berkas su dijilid adek mau dikirim,” kata AKP Budi Guna Putra kepada Emanuel Boli, Koordum Amppera Kupang.
Praktisi Hukum Apresiasi Polda NTT
Praktisi hukum, Akhmad Bumi, SH turut mengapresiasi sikap penyidik Polda NTT yang telah mengembangkan penyidikan dan menetapkan lagi satu tersangka.
Bumi mengatakan, lebih tepatnya lagi agar pelaku (dader) tidak terpotong dalam menggunakan perannya, maka perlu dikembangkan penyidikan ke arah siapa perencana awal atau pemilik ide proyek Awololong dan siapa yang mengeksekusi teknis dilapangan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas (SKPD) yang bersangkutan,” jelasnya.
Untuk diketahui, Polda NTT telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi proyek wisata Awololong, yakni Silvester Samun (PPK), Abraham Yehezkiel Tzsaro L (kontrak pelaksana) pada Senin, 21 Desember 2020, dan Middo Arianto Boru (konsultan perencanaan) pada April 2021.
Mereka disangkakan dengan primer pasal 2 Ayat (1) subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana dengan ancaman penjara minimal empat tahun penjara dan maksimal dua puluh tahun penjara. (Hl/Tim)