Beranda Ekonomi Peran OJK Dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Peran OJK Dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

25
0
KUPANG, RANAKA- NEWS.com- Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung  Akselerasi  Pemulihan Ekonomi; Pengawasan, Pengaturan dan Program di daerah.
Fungsi pengawasan terhadap pertumbuhan dan tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan, Implementasi program pemulihan ekonomi nasional melalui penerbitan kebijakan dan dukungan terhadap kebijakan lembaga lainnya.
Upaya perluasan akses keuangan melalui tim percepatan akses keuangan daerah untuk menciptakan sinergi antar stakeholders.
Hal ini dijelaskan oleh Wakil Kepala OJK Provinsi NTT, Setya Aryanto saat  menghadiri  sebagai narasumber dalam  Forum Diskusi Ekonomi  dengan tema  ‘Akselerasi  Pemulihan Ekonomi NTT Pada Masa Pandemi Covid-19,’ yang didampingi  moderator  Patrisius seran, S. Fil. MM, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT, Leonardus  Lelo, S.IP., M.Si, Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Perekonomian dan Administrasi  Pembangunan Setda Provinsi NTT,  Ernes D. Hamel, S.PI., M.Si  di Ruang Rapat Asisten I Setda Provinsi NTT, Kamis (20/5/2021).
Wakil Kepala OJK Provinsi NTT, Setya Aryanto menyampaikan  peran OJK  dalam mendukung Akselerasi  Pemulihan Ekonomi; Fungsi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan. OJK Provinsi NTT melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan penyaluran kredit yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk tingkat kesehatan perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Selain itu kata Setya Aryanto, OJK Provinsi NTTmelakukan pemantauan terhadap realisasi penyaluran kredit di sektor ekonomi prioritas, sejalan dengan bidang lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT pada tahun 2021.
“Kredit prioritas Triwulan I 2021; Pertanian, perburuan dan kehutanan realisasi TW I 2021 Rp233,60. Proyeksi 2021 Rp18,69 (7,91%. Konstruksi  Rp931,22. Proyeksi 2021 Rp84,15 (8,50%). Perantara keuangan Rp27,16. Proyeksi Rp1,40 (8, 15%),” jelas Setya Aryanto.
Peran OJK dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi  implementasi program pemulihan ekonomi nasional lanjut  Setya Aryanto, dalam mendukung PEN, OJK telah mengambil langkah- langkah strategis antaralain:
Pertama, Menerbitkan kebijakan stimulus untuk menjaga kualitas kredit atau pembiayaan debitur yang terdampak Covid-19 di sekitar perbankan (POJK 11/POJK.03/2020) dan sektor  IKNB (POJK 14/POJK .05/2020).
Kedua, Mendukung lembaga jasa keuangan untuk program pemerintah untuk ekspansi kredit oleh BPD dan Himbara (PMK 70 tahun 2020) dan pemberian subsidi bunga pada debitur (PMK 85 Tahun 2020).
“Realisasi PEN di Provinsi NTT yaitu Restrukturisasi kredit data outs tanding LJK di Provinsi NTT sampai dengan 5 Mei 2020 sebesar  57.423 debitur. Rp3,87 triliun. Sedangkan penyaluran uang negara  PMK 70/PMK.05/2020 data sampai dengan 5 Mei 2021 yakni realisasi penyaluran  Rp380,35 miliar. Potensi penyaluran 2021 Rp428,44 miliar. Subsisi bunga PMK 85/PMK.05/2020.  Data sampai dengan 31 Maret 2021, KUR Rp48,24 miliar. Non KUR Rp4,87 miliar. Penjaminan kredit  PMK71 /PMK.08/2020. Data sampai dengan 5 Mei 2021 Rp385,90 miliar,” sebut Setya Aryanto.
Menurut Setya Aryanto,  peran OJK dalam mendukung Akselerasi pemulihan Ekonomi  implementasi program pemulihan ekonomi Nasional, pihak OJK terus menerbitkan kebijakan yang mendukung program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Yaitu Kebijakan kredit atau pembiayaan beragun rumah tinggal, kebijakan kredit sektor kesehatan, kebijakan kredit kendaraan bermotor perbankan, kebijakan asuransi terhadap kendaraan bermotor, digitalisasi UMKM, kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.
Sedangkan Implementasi tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) kata Setya aryanto, TPAKD dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi di daerah dengan bentuk koordinasi antara pemerintah daerah, OJK BI, LJK, dan stakeholders terkait lainnya.
Program kerja TPAKD di Provinsi NTT yang telah berjalan dalam rangka mendukung program PEN, implementasi  ekosistem pembiayaan peternakan Sapi, implementasi penyaluran kredit melawan rentenir,optimalisaSI penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit ultra mikro, implementasi program satu rekening satu pelajar  (KEJAR), perluasan akses keuangan melalui program laku pandai di wilayah Provinsi NTT, pelayanan edukasi dalam rangka peningakatan literasi dan inklusi keuangan.
Ia menyebut realisasi kredit melawan rentenir  sampai dengan Maret 2021 kredit merdeka  BPD NTT 1.547 debitur. Baki debet Rp5,25miliar. KUM Mandiri BPR Bina usaha  Dana. 124 debitur,  Baki Debet Rp205,33miliar.
Overview Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I (satu) 2021
“Berdasarkan laju pertumbuhan lapangan usaha, pada Triwulan I (satu) tahun 2021pertumbuhan teringgi dicapai oleh; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang  (21,02%). Pengadaan Listrik dan gas (12,33%). Jasa keuangan  (11,54%). Berdasarkan penciptaan pertumbuhan ekonomi NTTpenyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yaitu; Pertanian, Kehutanan dan perikanan (2,14%). Informasi dan Komunikasi  (0,99%). Jasa keuangan (0,47%),” jelasnya.
“Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2021. Ekonomi;Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen di kuartal II 2021 terlalu tinggi. Ekonomi menilai pertumbuhan pada kuartal II 2021 lebih baik, dengan asumsi tren perbaikan ekonomi saat ini tidak terganggu oleh adanya lonjakan kasus pandemic Covid-19 yang memaksa pemerintah melakukan pengetatan. Namun demikian target pertumbuhan tersebut dinilai terlalu tinggi,” tambahnya.
Presiden  RI Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal  ke-2 tahun 2021 mencapai 7%. Apabila mencapai sekitar 7% di kuartal ke-2, target tahun 2021 untuk mencapai pertumbuhan 4,5% sampai dengan optimis dapat tercapai.
Dosen Poltek Negeri Kupang, Dra. Maria Bernadetha  SE, MM  yang hadir dalam rapat forum diskusi tersebut, menyampaikan “Terima kasih yang mendalam kepada Pimpinan OJK NTT, yang memberikan sumbang sih baik moril maupun materil dalam pelaksanaan kegaiatan  Forum Diskusi ini, Pemprov NTT yang diwakili oleh Biro Ekonomi dan Biro Umum yang menfasilitasi, menyiapkan semua kegiatan Forum diskusi ini, Kominfo, pelaku usaha UMKM serta semua yang sempat hadir baik secara langsung maupun virtual. Atas partisipasi dan atensi dari kita semua, kita bisa dapat masukan-masukan,” ucap  Maria Bernadetha selaku Ketua Panitia dalam Forum Diskusi tersebut.
Lebih lanjut Dosen Poltek ini menjelaskan tujuan dari pada kerjasama antara  pemerintah, swasta dan masyarakat. Bagaimana mencari solusi dan memberikan masukan, tidak menjadi penonton disaat masyarakat ekonomi lagi pailit begini apalagi UMKM atau usaha-usaha di bidang pariwisata dia lagi kolaps sekali, Jadi, mencari solusi bagaimana masyarakat ini tidak terpuruk dalam situasi pandemic  Covid-19 dan mereka bisa bangkit kira-kira restrukturisasi yang dibuat oleh OJK tidak berpihak pada satu pihak saja.
“Namun  harus  ada restrukturisasi  dimana banyak perbankan  sektor-sektor swasta ini yang kolaps yang tidak bayar utangnya jadi harus bisa restrukturisasi mencakup semua UKM-UKM dan usaha- usaha menengah tetap berkumandang, OJK berkolaborasi dengan pemerintah daerah, legislatif menciptakan atau menumbuhkan strategi apa yang dibuat  pemerintah, oleh masyarakat, oleh pelaku usaha supaya keluar dari situasi  Covid-19 agar mereka juga maupun usaha-usaha yang ada mampu bertahan hidupnya untuk tidak menutup usahanya,” pungkas Dosen Poltek Kupang ini. (MD).