Beranda Regional Semarak QRIS NTT, Kepala Perwakilan BI: Memfokuskan kepada Digitalisasi Transaksi Pemerintah

Semarak QRIS NTT, Kepala Perwakilan BI: Memfokuskan kepada Digitalisasi Transaksi Pemerintah

25
0
Kedua dari kanan, Kepala Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja. Foto bersama pada kegiatan Semarak QRIS NTT; Sinergi Aksi Menuju Digitalisasi Transaksi Pemerintah di NTT. Selasa (25/5/2021)
KUPANG, RANAKA- NEWS.com- Transformasi Digital telah mengubah konsep kehidupan manusia. Pesatnya perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital menuntut otoritas kebijakan untuk berinovasi merespon berbagai perubahan yang terjadi.
Dorongan dari Pemerintah sebagaimana yang ditekankan Bapak Presiden yakni melalui 5 langkah untuk Percepatan Transformasi Digital. Lima langkah tersebut mencakup diantaranya akses, infrastruktur, layanan internet, transformasi digital pada sektor strategis, integrasi data, SDM bertalenta digital begitu pula halnya dengan akselerasi implementasi  transaksi non tunai pada transaksi pemerintah.
Bank Indonesia mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-langkah tersebut antaralain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan  Nasional  Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional  Bnk Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming  Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi  transaksi keuangan daerah.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan  BI Provinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT), I Nyoman Ariawan Atmaja  pada kegiatan yang diselenggarakan oleh BI secara virtual dan offline yang bertajuk ‘Sinergi Aksi  Menuju Digitalisasi Transaksi Pemerintah di Nusa Tenggara Timur, di Aula Nemrala lantai 3 Kantor BI NTT, Selasa (25/5/2021).
I Nyoman Atmaja mengatakan, hari ini merupakan rangkaian kegiatan ‘Semarak QRIS NTT yang memfokus kepada Digital Transaksi Pemerintah’.
“Kegiatan hari ini mencakup Launching TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi NTT yakni TP2DD  Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka. Selain itu akan dilanjutkan dengan Talkshow dengan narasumber-narasumber terbaik dengan tema ‘Perluasan Canal Pembayaran  Trasansaksi  Pemerintah Daerah dan Succes Story Pemda dan Peran BPD sebagai Bank Kas Daerah dalam Digitalisasi Trasansaksi Pemerintah Daerah,” jelas Nyoman Atmaja.
“Rangkaian kegiatan Semarak QRIS NTT dianataranya adalah kampanye/ publikasi, edukasi /talkshow dan promo experience penggunaan QRIS. Hari ini merupakan rangakian kegiatan Semarak QRIS NTT yang memfokus kepada Digital Transaksi Pemerintah,” tambahnya.
Diakuinya Bank Idonesia melalui sinergi dengan berbagai stakeholder terus mendorong upaya Digitalisasi salah satunya dengan meningkatkan akseptansi QRIS pada berbagai ekosistem termasuk pada transaksi pemerintah seperti pembayaran pajak dan retribusi.
“Jumlah merchant  QRIS secara nasional posisi bulan Mei telah mencapai 7.09 juta merchant dan untuk Provinsi NTT sebanyak 35.095 merchant, meningkat sebesar 12.8% dibandingkan dengan awal tahun 2021 yang sebanyak 31.095 mechant. Jumlah Merchant QRIS di NTT potensinya masih sangat besar dan dapat diperluas pada transaksi pemerintah,” sebut Nyoman Atmaja.
Sinergi untuk mendorong digitalisasi transaksi pemerintah direspon dengan adanya  Nota Kesepahaman  (NK) antara  Kemenko  Bidang Perekonomian, Kemendagri,  BI, Kemenkeu, dan Kemkominfo pada 2020 tentang koordinasi  percepatan dan perluasan elektronivikasi transaksi pemerintah dalam rangka mendukung  tata kelola keuangan, keuangan inklusif,  dan perekonomian nasional dan keputusan  Presiden  No.3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas  Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, yang menjadi dasar  pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi  Daerah (TP2DD) bagi masing-masing Pemda di seluruh Indonesia.
“Ini  adalah Digitalisasi Transaksi Pemerintah. Tujuannya kita pingin mempercepat dan memperluas digitalisasi seluruh transaksi pemerintah, baik itu pengeluaran maupun penerimaan.  Yang  menjadi  masalah atau tantangan  kita adalah yang  Pertama,  dari sisi penerima. Ini perlu ada perluasan digitalisasi penerimaan. Terutama dari canal-canalnya seperti  adanya  QRIS dan juga e commerce sebagai canal pembayaran,” jelasnya.
“Sedangkan  pengeluaran itu sudah hampir  bisa dikatakan  90 persen. Tetapi  segera  harus seluruh pengeluaran kita  itu non tunai. Tetapi ada hal-hal teknis yang perlu segera juga kita lakukan terutama adalah bagaimana Online antara CMS nya Bank dengan sistemnya ada di pemerintah  daerah termasuk SP2D Onlinenya.  Kita baru sekitar ada 6 Pemda itu yang Online SP2D, ini  perlu segera  kita akselerasi. Kami berharap dan mengimbau baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk segera membentuk P2PD dan juga melakukan  transaksi  elektronifikasi transasksi pemerintah daerah,” tandasnya.
Menambahkan, TP2DD diharapkan menjadi forum sinergi dan koordinasi  antara stakeholder yang berkontribusi pada peningkatan dan akselerasi digitaliasi transaksi pemerintah sehingga terwujudnya efisiensi, efektifitas, transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
“Saat ini telah terbentuk 265 TP2DD di Indonesia yang terdiri dari 27 TP2DD Provinsi dan 238 TP2DD tingkat Kabupaten /Kota. TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi NTT ada 6 TP2DD tingkat Kota/ Kabupaten yakni TP2DD Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sikka.  Kami berharap TP2DD tingkat Provinsi  di NTTserta Kabupaten yang lain di NTT dapat segera terbentuk,” sebut Nyoman Atmaja.
Ia juga menjelaskan dalam rangka mendorong awareness  pentingnya digitalisasi ekonomi, keuangan inklusif dan efisien untuk perekonomian Indonesia, meningkatkan kolaborasi dalam mempercepat akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia, dan mendorong optimalisasi inovasi dan stabilitas dibidang Ekonomi dan Keuangan  Digital (EKD) serta mendukung pemulihan ekonomi, telah diselenggarakan secara nasional  ‘Festifal  Ekonomi Keuangan  Digital Indonesia  (FEKDI) 2021’ dengan tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia” pada tanggal 5–8 April 2021 hasil  sinergi  Bank Indonesia dengan Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian.
Lebih lanjut Kepala Perwakilan BI NTT ini mengatakan, sebagai tindak lanjut event nasional tersebut Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT bersinergi dengan PJSP menyelenggarakan event Semarak Qris NTT pada bulan Mei – Juni 2021.
“Event ini diharapkan dapat mendorong akselerasi implementasi  transaksi non tunai di Provinsi NTT khususnya pembayaran dengan menggunakan QR Code Indonesian  Standard (QRIS) serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini kami ingin terus bersinergi untuk mendorong digitalisasi trasaksi di Provinsi NTT khususnya transaksi pemerintah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) serta mendorong dan mengakselerasi  Ekonomi Keuangan Digital menuju NTT Bangkit , Maju dan Sejahtera,” tutup I Nyoman Atmaja.

Hadir pada kegitan ini Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man,  Asisten II Setda Provinsi NTT Bidang Ekonomi Pembangunan, Ir. Samuel Rebo, seluruh Bupati  se Kabupaten Provinsi NTT, OPD/ Lembaga secara offline dan virtual, Sekda Kota dan Kabupaten se NTT, Kepala Kanwil BPKP Provinsi NTT, Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTT, Kepala OJK Provinsi NTT, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pendapatan Daerah  se Provinsi NTT, Kepala Badan Pendapatan daerah dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Akademisi, Media. (MD)