Beranda Regional Pimpinan DPRD Kota Kupang Dianggap Lalai Dalam Tugasnya, Aliansi SIKAT Beri Ultimatum

Pimpinan DPRD Kota Kupang Dianggap Lalai Dalam Tugasnya, Aliansi SIKAT Beri Ultimatum

68
0
KUPANG, RANAKA – NEWS.com – Puluhan Massa aksi dari Aliansi Rakyat Kota Menggugat (SIKAT) memenuhi halaman Gedung DPRD Kota Kupang. Mereka berorasi menuntut para anggota dewan untuk melanjutkan sidang LKPJ pada kamis (27/5/2021).
Pantuan media, koordinator lapangan (Korlap) aliansi SIKAT, Hamza Has dalam orasinya menerangkan bahwa ada perselingkuhan ditubuh DPRD serta pemerintah Kota Kupang.
“Kami datang hari ini dan menggugat dan mendesak DPRD untuk segera melakukan paripurna berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban walikota Kupang, karena jika tidak dilaporkan maka akan dianggap diterima oleh regulasi, ini yang tidak dibutuhkan rakyat,” ungkap Hamza.
DPRD sebagai representasi masyarakat kota Kupang, seharusnya mereka bisa melakukan evaluasi. “Pimpinan DPRD bersama anggotanya sedang memainkan dinamika yang tidak elok dipertontonkan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Harapan terbesarnya aliansi SIKAT bisa berdiskusi bersama ketua DPRD bersama anggotanya agar segera mungkin dicabut palu skorsing. “Jika tidak maka kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar untuk menduduki dan berkemah di gedung DPRD ini,” tegas Hamza.
Hamza Has menjelaskan, anggota dewan sedang membuat spekulasi, membuat sebuah sensasi yang tidak berbobot, tidak etis yang ditunjukkan kepada masyarakat.
“Kami dari aliansi SIKAT sangat–sangat menginginkan mereka melakukan paripurna LKPJ untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kota Kupang, jangan pernah ada dusta pemkot dan dewan yang mengatasnamakan masyarakat kota Kupang,” tandasnya.
Massa aksi juga menemui ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudue, diruang kerjanya, setelah itu massa aksi yang diwakili enam orang, diajak ke ruang sidang untuk mendengar tuntutan mereka.
Pada kesempatan tersebut Yeskiel Loudue selaku ketua DPRD Kota Kupang mempertanyakan dan mempermasalahkan massa aksi ini siapa dan darimana, karena mereka tidak memiliki identitas.
Ia mengatakan mereka yang melakukan aksi ini penyusup dan tidak jelas. “Saya tidak tau anda darimana, anda mewakili suara rakyat dari mana, anda tidak punya identitas dan tidak jelas,” ucap Yes.
Yes mengatakan maksud dan tujuan massa ini bagus, namun yang menjadi persoalan, Ia tidak tahu mereka darimana.
“Masa kalau anda dari Atambua datang dan berdemo disini, saya dianggap bodoh nantinya, jalan keluar yang baik, diatur dulu materi dengan bagus baru dilanjutkan. Yang menjadi persoalan saya, kalian tidak punya surat berdomisili di kota Kupang,” terang Yes pada massa aksi.
Namanya demo, pro, kontra semuanya biasa-biasa saja. “Saya minta diatur sedemikian rupa agar jadinya baik,” tandasnya.
Sementara itu Kordinator Umum Aliansi SIKAT Kupang, Leo Geko ditemui media setelah melakukan dialog, merespon apa yang di tanyakan oleh Pimpinan DPRD Kota Kupang terkait identitas masa aksi, menerangkan bahwa, masa aksi yang menduduki Kantor DPRD Kota Kupang, adalah masa aksi yang notabenenya gabungan dari elemen-elemen pelajar, mahasiswa dan elemen masyarakat Kota Kupang.
“Kami hadir disini sebagai organ aliansi yang punya komitmen kuat untuk melihat dan mengontrol DPRD Kota Kupang sebagai pengawas,sebab ada hal-hal yang tidak etis yang ada didalam tubuh pemerintah daerah Kota Kupang dan tubuh DPRD Kota Kupang,” Jelasnya.
Kordum Leo Geko juga menyayangkan  pertanyaan dari Pimpinan DPRD Kota Kupang terkait identitas masa aksi, sebab masa aksi yang hadir adalah murni masa aksi yang berdomisili di Kota Kupang.
“Saya sangat menyayangkan pertanyaan yang dilayangkan oleh Pimpinan DPRD Kota Kupang terkait identitas masa aksi, sebetulnya pertanyaan tersebut tidak semestinya harus di jawab,sebab pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana, dan apa yang terjadi sehingga DPRD tidak melanjutkan Paripurna pembahasan LKPJ Walikota Kupang”, tutup Leo menyayangkan pernyataan pimpinan DPRD.
Berikut adalah tiga tuntutan demonstran dari masa aksi aliansi SIKAT.
Pertama, Aliansi SIKAT mendesak DPRD Kota Kupang untuk segera melanjutkan rapat paripurna pembahasan LKPJ Walikota Kupang dalam tempo 2x 24 jam.
Kedua, apabila dalam waktu 2 x 24  jam DPRD Kota Kupang tidak melanjutkan paripurna pembahasan LKPJ Walikota Kupang maka, Pimpinan DPRD Kota Kupang harus segera mengundurkan diri dari jabatan ketua DPRD sebab Pimpinan DPRD tidak mampu menyelesaikan persoalan interen di dalam tubuh DPRD tersebut.
Ketiga, apabila point satu dan dua tidak diindahkan,maka Aliansi SIKAT, akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi untuk menduduki DPRD Kota kupang.
Harapan terbesar aliansi rakyat kota menggugat (SIKAT), segera untuk melanjutkan paripurna pembahasan LKPJ Wali Kota Kupang untuk bisa di evaluasi dan di lihat kembali sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Kupang. (HL/BB)