Beranda Opini Strategi Pengembangan Food Estate Sebagai Akselerasi Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19...

Strategi Pengembangan Food Estate Sebagai Akselerasi Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 di Sumba Tengah-NTT

191
0
Oleh: Dr. Maria Bernadetha R. Soba, SE.MM
Pandemik Covid 19 berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena  itu pemerintah mencanangkan strategi pemulihan ekonomi.
Lima sektor yang didorong oleh  pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional yakni sektor industri pengolahan,  pedagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi.
Sektor pertanian, pemerintah  mengembangkan program foot estate atau lumbung pangan.
Beberapa di wilayah di Indonesia  yang ditetapkan pemerintah sebagai lokasi pengembangan food estate.

Gambar 1.Peta Food Estate di Indonesia Food Estate adalah pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi  mencakup pertanian, perkebunan, peternakan dalam satu kawasan tertentu (Indonesia.go.id).

Food estate, akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN)  2020-2024.
Program ini dilakukan atas kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan  Pemerintah Daerah di beberapa kabupaten di Indonesia.
Food estate juga dapat menjadi lahan  produksi pangan nasional, cadangan pangan, dan distribusi pangan. Pengembangan food estate  saat ini terpusat di Propinsi Papua, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara  Timur (Kabupaten Sumba Tengah), dan Provinsi Sumatera Utara.
Di Sumba Tengah, program Food estate diharapkan mampu menggerakan roda  ekonomi keluarga petani, karena masyarakat Sumba Tengah selama ini, bergantung pada sektor  pertanian.
Program food estate, mampu mempercepat masa tanam dan masa panen. Program  ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan indeks perekonomian di Kabupaten Sumba  Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Pengembangan program food estate penting karena dapat membatasi import beras, dan  menciptakan swasembada pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan pangan di NTT.
Terganggunya distribusi pangan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),  peningkatan jumlah penderita covid -19 serta peringatan FAO akan terjadinya potensi krisis  pangan dunia, menjadi dasar pentingnya pengembangan food estate.
Untuk mewujudkan  program food estate yang berkelanjutan, perlu ada strategi yang tepat dan collaborate antara  pemerintah, masyarakat (petani), pihak swasta, atau investor.
Kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan food estate dapat di gambarkan sbb:

Gambar 2. Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan food estate.

Pemerintah Masyarakat Swasta atau Investor Sumber: Wearing dalam Henry (2013) [2]

Stategi Collaborate antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat penting dilakukan  dalam program food estate karena perintah harus melibatkan swasta khususnya yang bergerak  dibidang pertanian, perkebunan, maupun perikanan dalam menyediakan kebutuhan petani di kawasan food estate.
Fungsi pemerintah adalah mengkaji kelayakan lokasi food estate melalui  kajian dari team terpadu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Hal ini bertujuan  food estate yang dibangun, tidak merusak ekosistem maupun hutan lindung. Untuk mensupply  berbagai kebutuhan pertani.
Masyarakat khususnya patani, yang terlibat dalam proyek Food  estate perlu diproteksi dan diberikan pelatihan dan pemanfaatan teknologi dalam bidang  pertanian.
Hal ini penting karena petani harus mendapatkan manfaat dari pengolahan food  estate berupa peningkatan pendapatan khususnya kepada petani-petani kecil agar tidak terjadi  konflik sosial. Apabila terjadi collaborate antara pemerintah,swasta, dan masyarakat (petani) dapat berjalan harmonis, maka program food estate akan berkelanjutan, dan dirasakan  dampaknya, bagi seluruh masyakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Sumba  Tengah.
Program food estate harus mengedapankan kaidah akademis yang mencakup kelayakan  tanah dan agroklimat, kelayakan infastruktur, kelayakan teknologi, kelayakan sosial dan  ekonomi. Tata kelola air menjadi kunci utama dari pengembangan lahan pertanian. Hal ini  termasuk ke dalan kelayakan infastruktur yang berbiaya tinggi. Empat pilar tersebut harus  dijamin dapat terpenuhi, jika tidak, maka program food estate akan gagal.
Keberadaan food estate ini diharapkan tidak hanya membawa dampak positive bagi  Kabupaten Sumba Tengah, tapi juga bagi wilayah- wilayah lain di NTT maupun Indonesia. Jika  dapat dikembangkan dengan baik, program ini dapat dijadikan sebaga blue print dan manjadi  percontohan untuk dikembangkan di wilayah lain di Indonesia.
Food estate diharapkan dapat  mewujudkan ketahanan pangan (food security),kemandirian pangan (food resilience), dan  kedaulatan pangan (food sovereignty).
Penulis: Dosen Politeknik Negeri Kupang, Jurusan Administrasi Bisnis