Beranda Daerah Telan Dana Rp57 M, Pemkab Malaka Berhentikan Tenaga Kontrak

Telan Dana Rp57 M, Pemkab Malaka Berhentikan Tenaga Kontrak

31
0
Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH. MH
BETUN, RANAKA- NEWS.com- Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H menginstruksikan Bagian Hukum Setda Malaka untuk menghentikan sementara tenaga kontrak daerah. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Malaka mesti mengeluarkan dana sekitar  Rp57 Miliar untuk membayar honor para tenaga kontrak.
Selain anggaran terlalu besar untuk membayar gaji mereka, penempatan tenaga kontrak juga sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan.
“Saya sudah perintahkan kepada Bagian Hukum dan Setda Malaka untuk sementara tenaga kontrak daerah saya hentikan dulu,” kata Bupati Simon saat memberi sambutan pada perayaan penutupan Bulan Maria di Gua Lordes Betun Senin (31/5/2021).
Sesuai data yang dihimpun kebutuhan tenaga kontrak daerah di Kabupaten Malaka berjumlah 3.000 lebih.
Menindaklanjuti keputusan Bupati Simon ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Malaka, Remigius Asa, menuturkan, keputusan Bupati Malaka merupakan satu tindakan tepat dan sangat strategis guna mempertimbangkan kebutuhan tenaga kontrak dan keuangan daerah secara bijaksana.
“Penggunaan uang untuk teko (tenaga kontrak) cukup menyedot kurang lebih Rp57 miliar dalam satu tahun. Dan untuk satu bulan membayar anak-anak teda (tenaga kontrak daerah) sekitar Rp 4 miliar lebih,” tandas Remi.
Remi menambahkan, setelah pembekuan dengan Surat Keputusan Bupati diharapkan agar bisa dikeluarkan lagi petunjuk teknis untuk bisa merekrut kembali anak-anak Malaka yang siap ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya.
“Teda yang akan direkrut itu melakukan ahli fungsi, bukan ahli tanggung jawab. Fungsinya yang kita manfaatkan untuk tata kelola pemerintahan,” tegas Remi.
Setelah dikeluarkan SK pembekuan tenaga kontrak, pihaknya meminta agar dikeluarkan lagi petunjuk agar dapat merekrut anak-anak Malaka yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di instansi bersangkutan.
Remi menambahkan, tenaga kontrak daerah diangkat dengan Surat Keputusan (SK), karena itu pemberhentiannya pun akan dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati.
“Karena diangkat dengan SK harapannya juga diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati. Dan dalam satu dua hari ini ada akan ada SK pembekuan,” ungkapnya. (MD)

Sumber Berita: KABARNTT.Co