Beranda Pendidikan Aliansi PKTA NTT, Berikan Rekomendasi Respon Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

Aliansi PKTA NTT, Berikan Rekomendasi Respon Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

101
0
KUPANG, RANAKA- NEWS.com – Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wadah perjuangan bersama untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di Provinsi NTT telah melaksanakan berbagai agenda bersama. Agenda- agenda tersebut baik yang dilaksanakan secara bersama- sama maupun oleh tim yang dibentuk oleh Aliansi sendiri.
Kerja- kerja Aliansi tersebut perlu diinformasikan kepada segenap anggota agar menjadi perhatian bersama, terutama berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Persiapan memasuki New Normal bagi anak-anak untuk kembali mengikuti pelajaran Tatap Muka pada Tahun Ajaran Baru nanti tentu memberikan rasa kwatir bagi kita dan orang tua. Selain itu Persiapan Sekolah dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 juga harus menjadi perhatian bersama agar anak tidak dikorbankan oleh kesalahan interprestasi terhadap berbagai kebijakan yang telah ada.
Berkenaan dengan berbagai hal tersebut, Aliansi PKTA NTT melaksanakan rapat koordinasi mengupdate berbagai agenda yang telah dikerjakan serta merencanakan agenda berikutnya serta mensikapi berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang yang terus terjadi akhir-akhir ini serta menyusun rekomendasi penanganannya.  Berlangsung di Aula Hotel Neo Aston Kupang, Kamis (10/6/2021).

Ketua Presidium Aliansi PKTA NTT, Benyamin Leu menyampaikan rapat koordinasi Aliansi PKTA NTT ini didukung oleh Project School For Change, Save the Children.
“Kegiatan ini dengan tujuan: Pertama, Mengupdate perjalanan Aliansi. Kedua, Sharing/ diskusi berbagai kasus kekerasan terhadap anak serta rekomendasi masalah. Ketiga, Menyepakati rencana tindak lanjut,” jelas Benyamin Leu yang akrab disapa Beny.
Lebih lanjut Beny mengharapkan Peserta mendapatkan informasi terkait perjalanan Aliansi PKTA NTT, Terinformasinya kasus-kasus kekerasan anak dan rekomendasi penyelesaian dan Disepakatinya rencana tindak lanjut.
Beny menambahkan, Rekomendasi kegiatan tersebut, Pertama, Mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka bagi sekolah –sekolah yang sudah memenuhi kriteria pembelajaran tatap muka sesuai  dengan keputusan bersama  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan  di masa pandemi COVID-19.
Kedua kata Beny, Mendorong para pihak Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, Tenaga Ahli dan Fasilitator Dana Desa untuk mengalokasikan Dana Desa untuk pemenuhan hak anak pada sektor pendidikan Dasar dan PAUD serta kesehatan dan Perlindungan Anak.
Ketiga, Mendukung Aliansi PKTA Nasional untuk mengadvokasi  DPR Republik Indonesia  untuk segera mengesahkan  RUU Penghapusan Kekerasan  Seksual (PKS) menjadi UU.
Keempat, Mendukung Aliansi PKTA Nasional untuk mengadvokasi Kementerian Kominfo untuk segera Menghapus Situs Pornografi dan Game Online pada akun media sosial.
Kelima, Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk merevitalisasi peran Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Komite Sekolah.
Keenam, Mendorong Pihak Sekolah dan Komite Sekolah untuk melakukan analisis Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sebelum menetapkan besaran uang komite sekolah yang tidak memberatkan orang tua siswa.
Ketujuh, Mendorong Aparat Penegak Hukum untuk lebih peka dan berkomitmen dalam upaya perlindungan anak, menindak pelaku dan memberi perlindungan bagi ABH.
Kedelapan, Mengajak lembaga keagamaan untuk melakukan sosialisasi  tentang pola  pengasuhan positif.
Lebih lanjut Beny mengharapkan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan di dalam melaksanakan program pembelajaran tatap muka serta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 2021.

Sementara itu dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani  (LPMM) Kupang, Silvester Seno menurutnya diskusi ini mesti rutin dilakukan sebagai bagian dari respon cepat kasus-kasus kekerasan terhadap  anak yang marak terjadi.
“Diskusi tidak harus formal seperti tadi tapi juga diskusi- diskusi informal  yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Aliansi PKTA NTT selama ini. Diharapkan lebih rutin dan teragenda dengan tema-tema terkait pengembangan anak, keluarga, sekolah tidak saja ketika ada kasus,” ungkap Silvester.
Lanjut Silvester mengatakan, dalam diskusi tersebut, “Kita bisa membuat rekomendasi ke para pihak terutama aparat penegak hukum,” tandas Project Coordinator LPMM Kupang.
Peserta yang hadir pada Diskusi pertemuan serial Koordinasi ini adalah anggota Aliansi PKTA NTT yaitu: Pimpinan dan Staf Save The Children  (STC), Perkumpulan Bengkel APPeK NTT, Child Fund Internasional (CFI), Institute Of Resource Governance and Social Ghange (IRGSC NTT), Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB), Keuskupan Agung Kupang (KAK), Komunitas Sahabat Anak, Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani (LPMM), Lembaga Perlindungan Anak  (LPA) NTT, LBH APIK NTT, Majelis Sinode GMIT, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI)  NTT, Pemuda Katolik, Perkumpulan Relawan  CIS Timor, Perempuan Aisyiyah NTT, Parisada Hindu Dharma (PHDI) NTT, Rumah Perempuan Kupang (RPK), Perkumpulan Tafena Tabua NTT, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) NTT, Yayasan  Alfa Omega (YAO), Yayasan Obor Timur (YOT), Yayasan Plan Internasional  Indonesia (YPII), Yayasan Rumah Solusi Beta Indonesia (RSBI), Yayasan Wahana Visi Indonesia (YWVI), insan Pers baik cetak, Elektronik dan Online. (MD)