Beranda Regional Disperindag NTT Gelar Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Disperindag NTT Gelar Sosialisasi Perlindungan Konsumen

29
0
KUPANG, RANAKA- NEWS.com– Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Aula Hotel Sylvia Kupang, Selasa (14/6/2021.
Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi NTT, Drs. Ec. M. Nazir  Abdullah, MM dan dimoderatori Windy Thalibana serta dihadiri Empat (4) pemateri yakni Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Disperindag Provinsi NTT, Gabriel Pakaenoni, dengan  judul materi  Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan  Disperindag  Provinsi NTT,  Korinus Tallo dengan judul materi Kelembagaan/ Pengawasan Kegiatan Perdagangan  di Daerah, Ketua Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI) NTT, Marthen L. Mullik  dengan judul materi Peran YKLI  dalam Menangani Konsumen Kebijakan, Kepala UPTD Unit Metrologi  Legal Kota Kupang, Felipus O.Namah dengan materi Kemetrologian  Dalam Rangka Perlindungan Konsumen.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Drs. Ec. M. Nazir  Abdullah, MM menurutnya Sosialiasi  Perlindungan Konsumen tersebut, dalam rangka melaksanakan aktivitas  sosialisasi kepada para konsumen untuk dia membeli barang itu betul- betul harus cerdas.
“Artinya, ketika memilih cerdas itu, pertama sekali itu dalam kondisi ini yang kita inginkan ‘jangan untuk memenuhi keinginan tetapi yang lebih diutamakan kebutuhan’. Yang kedua, standarisasi  barang-barang itu sedapat mungkin itu adalah barang-barang yang sudah tersosialiasi  ada Standar Nasional Indonesia (SNI), ada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nya, kalau yang  halal yang halal dan sebagainya,” jelas Kadis M. Nazir.
“Yang paling utama saat ini dan yang perlu harus kita perhatikan itu bahwa terjadi transaksi tidak bisa terjadi secara fisik lagi. Transaksi yang  dengan online, kenapa ini terjadi memang realitas sudah seperti itu, dan ini puji Tuhan dengan adanya seperti  ini bisa mengurangi terjadi kontak langsung antara pembeli (konsumen) untuk sama-sama kita bisa mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, tetapi sesungguhnya yang paling pertama tadi itu bagaimana kita mencerdaskan konsumen,” sambung Kadis M. Nazir.
Lebih lanjut dikatakanya bahwa memang sangat tidak repsentatif kalau hanya 100 orang yang hadir, tetapi setidak- tidaknya dia bisa beranak pinak. Lebih-lebih adik-adik  wartawan bisa menyampaikan bagaimana tentang seorang konsumen yang cerdas, bagaimana dia memanfaatkan semua prodak yang dia ada itu.
“Dan kepada para produsen juga tentunya ketika melaksanakan aktivitas usaha juga harus  menjaga standarisasi  dengan baik. Dan bila ini dijaga dengan baik akan terjadi link and match ini akan mengikuti  pertumbuhan ekonomi. Jadi target pertama itu, tidak boleh ada terjadi kesenjangan atau gap antara produsen dan konsumen. Bagaimana menjembatani ini, ini fungsi sosialisasi jadi kita harapkan dengan adanya sosialiasi ini mudah-mudahan perbedaan  pendapat masalah-masalah kita omong tadi bisa menjembatani,” pungkas Kadis M.Nazir.

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan  Disperindag  Provinsi NTT, Kirinus Talo menurutmya Sosialisasi Perlindungan Konsumen agar semua lapisan masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen dia harus mengetahui bahwa betapa pentingnya perlindungan konsumen untuk pelaku usaha dan untuk konsumen.
Dan yang kedua kata Kirinus yang akrab disapa Kristal, ini untuk meningkatkan kepercayaan semua orang terutama konsumen terhadap pelaku usaha.
“Dalam sosialisasi ini memang sangat terbatas waktunya, tenaganya, biayanya. Tetapi sangat diharapkan bahwa kalau sosialiasi hari ini 100 orang, maka besok bisa yang 100 orang sosialisasikan kepada masing-masing peserta melakukan sosialisasi kepada lima orang  anggota keluarganya maka hari ini juga sudah menghasilkan lima ratus orang. Kalau dia lanjutkan lagi masing-masing orang dia dapat lagi lima orang, maka dua ribu lima ratus orang, lusa sudah bisa dua belas ribu lima ratus orang. Dan itu akan dlakukan terus, kenapa kita harus lakukan sosialiasi yang sifatnya estafet disitulah agak keterbatasan pemerintah dalam soal daya dan dana,” ungkap Kristal.
“Dan dengan harapan  bahwa semuanya  akan sukses. Jadi konsumennya aman, pelaku usahanya untung,” pungkas Kristal.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Disperindag Provinsi NTT, Gabriel Pakaenoni menurutnya tujuan secara empiris nyata itu supaya para konsumen dalam arti diri kita sendiri kita bisa menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang konsumen kenapa? ini untuk hidup kita tidak hanya untuk  diri kita sendiri, keluarga, sesama dan siapa saja bahwa mereka dijamin oleh undang-undang yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 yang mana, sehingga mereka tidak bisa membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu itu tanpa mengetahui haknya.
Targetnya menurutnya bagaimana masyarakat di  NTT itu  ‘Memahami hak dan Kewajibannya.
Sedangkan tujuannya yaitu adalah “Masyarakat itu bisa teredukasi secara baik. Mereka bisa memahami  Apa itu perlindungan konsumen dan apa itu tertib niaga. Sehingga jangan sampai misalnya dia membeli sesuatu  itu, seperti membeli kucing dalam karung. Setelah terjadi sesuatu akhirnya dia tidak tau apa yang harus dilakukan. Dan disini kita bisa menyampaikan kepada para konsumen terhadap  diri kita sendiri bagaimana lembaga-lembaga yang bisa menerima pengaduan, bisa menerima keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di Provinsi NTT,” jelas Kabid Gabriel Pakaeoni.
Hak dan Kewajiban Konsumen dan pelaku usaha
“Hak konsumen mendapat barang atau jasa yang aman, memilih, mendapat informasi yang benar, didengar keseluruhannya, mendapat advokasi, penyelesian sengketa, mendapat edukasi, mendapat pelayanan baik dan tidak diskriminasi, mendapat kompensasi atau ganti rugi,” terang Gabriel Pakaeoni.
Ia menambahkan, hak pelaku usaha; menerima pembayaran, mendapat perlindungan hukum, pembelaan diri, rehabilitasi nama baik.
Sedangkan kewajiban Pelaku Usaha lanjut Kabid PKTN yakni beritikat baik, memberi informasi yang benar, tidak diskriminatif, menjamin mutu barang, memberi jaminan atau garansi, memberi kompensasi atau ganti rugi.
Kewajiban konsumen mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang, beritikat baik dalam  transaksi, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
Ketika ditanya terkait pengaduan dari masyarakat sejauh ini kata Dia, ada banyak. “Seperti baru-baru terjadi seroja. Itu harga seng naik. Kami langsung mengadakan tindakan. Itu terhadap barang kadaluarsa itu kasusnya di TTS, keracunan susu milk di Kolhua, minuman beralkohol penjualan tanpa ijin, barang-barang elektronik seperti HP itu kita lihat SNI nya, obat-obatan, minyak wangi seperti parfum-parfum. Kita periksa tidak jalan sendirian tapi kita bersama tim,” tutur Gabriel Pakaeoni.
“Menanggapi hal itu dari kami melakukan  pembinaan terhadap mereka. Setelah kita memberikan pembinaan tetapi kalau  masih melawan kita akan melakukan pengawasan khusus terhadap mereka.  Kalau pengawasan khusus itu tidak bisa diatasi berarti kita membawa kepada ranah hukum,” ungkapnya.
“Harapan saya yaitu para peserta yang hadir pada kegiatan ini bisa menjadi narasumber untuk keluarga, untuk sesama, untuk tetangga atau siapa saja yang dia  temui dia menjadi narasumber menyampaikan bahwa begitu pentingnya perlindungan konsumen dan tertib niaga,” pungkas Ketua Dewan Penasehat PERMABI (Persatuan Mahasiswa Bimoki) Kupang.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini yakni dari Pelaku Usaha, Mahasiswa, Kepolisian, TNI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelaku Usaha Pasar. (MD)