Beranda Regional GMNI Kefamenanu Sesalkan Sikap Bupati TTU Yang Tidak Hadir Dalam Evaluasi 100...

GMNI Kefamenanu Sesalkan Sikap Bupati TTU Yang Tidak Hadir Dalam Evaluasi 100 Hari Kerja

538
0
KEFAMENANU – RANAKA-NEWS
com – Bangsa Indonesia dua tahun terakhir tengah menghadapi ujian hebat, Covid-19 menyerang bahkan merusak semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu kondisi Indonesia juga ikut diperparah dengan maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Negara. Bansos covid-19 yang diperuntukan bagi rakyat Indonesia juga turut dikeruk habis oleh oknum tak bertanggung jawab. Selain itu, ditengah merosotnya pendapatan ekonomi rakyat serta kualitas produk sipangan yang tidak stabil ini pemerintah Indonesia berniat untuk menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dan juga jasa pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Dengan dalil mereformasi system perpajakan Indonesia. Kondisi ini bagi GMNI sangat kontras dengan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara serta jauh menyimpang dari semangat Undang–Undang Dasar 1945. Tegas GMNI Kefamenanu dalam keterangan tertulis yang diterima media ini pada senin, (21/06/2021)
“Berdasarkan data BPS NTT angka kemiskinan di Propinsi NTT pada September 2020 berada pada persentase 21,90% hal ini disebabkan oleh adanya pandemic covid-19 dan juga tidak seimbangnya pendapatan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat setiap hari. Dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai daerah perbatasan dan juga cermin NKRI, daerah TTU masih diperhadapkan pada persoalan-persoalan yang begitu kompleks baik dalam aspek infrastrukur,pendidikan, dan kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi catatan penting bagi semua elemen baik itu Pemerintah Daerah, LSM, mahasiswa dan pemerhati kebijakan lainnya agar dapat menemukan solusi terbaik bagi daerah Timor Tengah Utara tercinta.”
“Untuk itu pada tahun 2021 Kabupaten Timor Tengah Utara dimasa bakti Bapak Drs. David Juandi dan Bapak Drs. Eusebius Binsasi pasca dilantik, berjanji untuk membuat perubahan dengan melakukan penataan kota dan juga penataan birokrasi. Program tersebut merupakan target yang harus dicapai oleh Bupati dan wakil Bupati TTU dalam kurun waktu 100 hari,” Ucap Francis Ratrigis pada press release yang diterima media RANAKA-NEWS.com.
“Melihat dari fakta pelaksanaan program 100 hari kerja sampai dengan berakhirnya masa 100 hari kerja, bagi GMNI Kefamenanu menilai terdapat kesenjangan yang terjadi. Yang menjadi focus penataan kota dari Bupati dan wakil Bupati meliputi beberapa poin yakni: merenofasi tugu-tugu di wilayah kota Kefamenanu, perbaikan Traffic light dan lampu jalan kota Kefamenanu, serta menata kebersihan lingkungan kota”
GMNI Kefamenanu melihat adanya ketidakefektifan dalam capaian 100 hari kerja. Bupati dan Wakil Bupati TTU, oleh karna itu sebagai organisasi pengontrol kebijakan, GMNI Cabang Kefamenanu menyoroti beberapa point penting dalam pelaksanaan program 100 hari kerja, yakni :
1. Penyediaan tempat pembuangan sampah yang belum memadai diwilayah kota Kefamenanu. Oleh karena itu, GMNI Kefamenanu menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten TTU dapat menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai klasifikasinya serta menyediakan tempat pengumpulan akhir (TPA) sampah diwilayah Kota Kefamenanu guna menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten TTU.
2.Tugu yang dibangun dibeberapa titik dalam kota seperti persimpangan
terminal, persimpangan Naesleu dan persimpangan tulip belum mampu
dimanfatkan secara baik oleh pengendara kendaraan bermotor. Keberadaan tugu ditengah perempatan kurang sesuai dalam mengatur kendaraan. Para pengemudi kerap mengabaikan arah yang harus dilaluinya hingga berujung pada kecelakaan. Hal ini dikarenakan ruas
jalan yang begitu sempit ditambah dengan tugu yang dibangun tanpa memperhatikan aspek pemanfaatan ruang. “GMNI kefamenanu menilai pembangunan tugu tersebut telah mengbaikan asas pemanfaatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu menurut GMNI Kefamenanu perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas untuk fungsi utama dan fungsi tambahan penggunaan tugu tersebut agar tidak ada pelanggaran
yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat”.
Selain itu disamping target 100 hari kerja, GMNI sebagai organisasi yang
bertugas mengontrol jalanya roda pemerintahan perlu juga menyampaikan beberapa persoalan yang begitu serius.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistic (BPS) TTU tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten TTU pada tahun 2020 berada pada angka 22,28 % artinya sebanyak 56,98 orang masih berada pada garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita sebesar Rp.386.990/bulan Fenomena ini merupakan tanggungjawab semua pemangku kepentingan untuk bagaimana dapat merumuskan kebijakan -kebijakan strategis yang tepat sasaran dan berkeadilan agar dapat meminimalisir angka kemiskinan dikabupaten TTU.”
“Tidak hanya itu, rendahnya kualitas layanan public baik pendidikan dan kesehatan serta minimnya inovasi daerah untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi juga masih belum tercapai. Disamping itu, masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten TTU sehingga bagi GMNI Kefamenanu hal ini dapat berimplikasi pada sulitnya masyarakat desa untukmemasarkan hasil pertaniandan potensi yang dimilikinya” sorot GMNI Kefamenanu
“Dari sejumlah persoalan diatas, GMNI Kefamenanu menyuarakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten TTU sebagai penyelenggara pemerintahan agar dapat memperhatikan masalah ini secara serius.”
“Berikut adalah beberapa point penting yang disampaikan GMNI Kefamenanu pada audiensi bersama Bupati dan Wakil Bupati TTU pada senin (21/06/2021) diantaranya :
1. Pemerintah Daerah TTU perlu memperhatikan kondisi infrastruktur jalan disetiap wilayah sebagai akses utama atau sarana penunjang yang mendukung masyarakat dalam mendistribusikan potensi alam masyarakat desa di kabupaten TTU.
2. Pemerintah Daerah perlu menindak tegas para pelaku bisnis atau usaha di
Kabupaten TTU yang memberikan upah atau gaji setiap karyawan atau
buruh yang tidak sesuai dengan standar upah minimum kabupaten/kota.
3. Potensi pertanian di TTU sendiri meliputi: lahan kering 187.650 ha, lahan basah 12.079 ha, serta padang penggembalaan 86.399 ha.Potensi– potensi ini belum dapat dikelola secara baik oleh masyarakat karena lemahnya SDM serta keterbatasan kemampuan masyarakat. Untuk itu perlu adanya kebijakan atau program strategis oleh pemerintah daerah yang diarahkan pada sector pertanian dan pengembangan potensi daerah guna menimimalisir angka kemiskinan di kabupaten TTU.
4. Dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani pada
Pemerintahan yang baru dan merujuk pada undang–undang Nomor14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka GMNI Kefamenanu mendesak semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan publikasi APBD melalui media cetak Baliho maupun media eletronik untuk mudah diakses masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Bagi GMNI Kefamenanu transparansi informasi publik saat ini merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi.”
“GMNI Kefamenanu juga menyarankan kepada pemda agar dalam birokrasi dalam hal ini setiap OPD yang ditempati dapat mengutamakan pengembangan inovasi program yang berdaya saing dipemerintahan yang modern. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan basic ilmu dalam penempatan jabatan–jabatan fungsional dilintas birokrasi TTU”
5. Dalam rangka meningkatkan ekonomi Desa, dengan adanya BUMDes sebagai pilar utama penggerak ekonomi Desa mengalami stagnasi dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman manejemen dalam pengelolaan BUMDes dan lemahnya pemetaan potensi kekayaan alam didesa serta keterbatasan jaringan pasar.
Oleh karena itu guna menjawab tantangan yang ada, “GMNI Kefamenanu merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar dapat membangun mitra kerja bersama BUMdes pada jenis-jenis komoditi strategis dengan kembali menggerakan BUMD sebagai sector utama yang menyiapkan jaringan pasar bagi BUMDes dalam pendistribusian potensi alam atau komoditi milik BUMDes.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kefamenanupun merasa kecewa karna Bupati TTU tidak menghadiri audiensi yang dilakukan GMNI besama PEMDA guna mengevaluasi program 100 hari kerja, pada jam 10 pagi di aula lantai 2, ungkap Ketua GMNI Cabang kefamenanu, Francis Ratrigis melalui pesan WhatsAppNya.
“Kita merasa sangat kesal karna yang hadir pada evaluasi program 100 hari kerja tersebut hanya Wakil Bupati, Plt Sekda dan Asisten 1, bersama dengan beberapa OPD  dan GMNI Kefamenanu sangat sesalkan sikap Bupati TTU yang tidak hadir,” Tambah Francis terdengar sangat kesal.
“Karna alasan itulah, GMNI kefamenanu menilai Bupati TTU sangat tidak kooperatif,”Ungkap Ketua GMNI Kefamenanu.
“Meski begitu tetap menyampaikan point-point diatas, dan GMNI akan tetap kawal jalanya roda pemerintahan kabupaten Timor Tengah Utara” Ujar Francis.
“Harapan GMNI apa yang telah “kita sampaikan dapat diterima untuk kepentingan masyarakat kabupaten Timor Tengan Utara”. (BB)